Polemik Pilkada Aceh, KNPI Pidie Minta Pusat Hargai Kekhususan Aceh

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pidie mengomentari terkait polemik Pilkada di Aceh. Ketua DPD KNPI Pidie, Teuku Syawal mengatakan, tahapan Pilkada di Bumi Serambi Mekkah secara serentak harus dilaksanakan serentak di tahun 2022 mendatang.

“Kita meminta ketegasan kepada Pemerintah Pusat untuk menghargai kekhususan Aceh. Yakni mendukung Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan Amanah UURI No 11 Tahun 2006 & Qanun Aceh No 12 tahun 2016 tentang Pilkada Di Aceh,” kata Teuku Syawal melalui keterangan yang dikirim ke redaksi AcehJurnal.com, Rabu (17/2).

Teuku Syawal menjelaskan, dalam pasal 65 (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sudah jelas mengatur pesta demokrasi di Aceh yang serentak dilaksanakan pada 2022 mendatang. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ‘Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Polemik Pilkada di Aceh, Mualem : Pemerintah Jangan Buang Badan!

Jika Pilkada Aceh tidak dilaksanakan pada tahun 2022, maka dikhawatirkan akan memicu dan menciptakan konflik baru antara Pemerintah Aceh dengan Pusat. Oleh karena itu, tambahnya, Pemerintah pusat untuk tetap komit dan konsisten terkait pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022 dengan menjadikan rujukan pasal 65 ayat 2 UUPA terkait masa jabatan.

Terima Kunjungan Komisi I DPRA, Fraksi Demokrat DPR RI Dukung Pilkada Aceh 2022

Advertisement

Jika Pilkada dilaksanakan serentak tahun 2024 dapat dipastikan Indonesia sama sekali belum siap. Pasalnya, penyelenggaraan pemilihan serentak dalam satu tahun pada 2024, bakal sangat menguras sisi psikologis baik di kalangan penyelenggara maupun masyarakat pemilih.

“Ini bisa menjadi pelajaran yg sangat berarti dimana dampak Pemilu 2019 silam, begitu banyak jatuh korban jiwa karena kelelahan,” tambahnya.

Seperti diketahui, dalam pemilihan tersebut, sedikitnya 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Sehingga jikapun pesta demokrasi diadakan serentak lagi ke depan, tentu berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang dalam.

“Kami DPD KNPI Pidie juga kurang sepakat dengan mekanisme penunjukan Penjabat Sementara (Pjs) pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada 2024,” kata Teuku Syawal.

TA Khalid : Gerindra Aceh Sepakat Pilkada di Aceh Dilaksanakan Sesuai UUPA

Menurutnya, Pjs bukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan kewenangannya sangat terbatas. Sementara Pjs yang ditunjuk bakal memimpin daerah satu hingga dua tahun anggaran. Khususnya Pemerintah Aceh, diminta agar lebih solid baik eksekutif, legislatif dan panitia penyelenggara. Salah satunya adalah harus sinergi dan sekaligus membentuk tim khusus untuk memperjuangkan Pilkada Aceh 2022.

“Karena jika semua sudah satu sikap, pimpinan daerah, DPRA, penyelenggara, masyarakat sipil di Aceh sampai tokoh politik nasional, maka ini bisa berhasil,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT