Pansus DPRA Harap Raqan TNKA Sarana Antisipasi Dana Otsus Berakhir

Takengon | AcehJurnal.comDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang menyusun Rancangan Qanun (Raqan) Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA). Tujuannya untuk mengantisipasi berakhirnya dana otonomi khusus (otsus) Aceh pada 2027 mendatang.
Ketua Pansus DPRA Raqan TNKA, Yahdi Hasan mengatakan, kehadiran Raqan TNKA ini diharapkan mampu meningkatkan perkekonomian masyarakat Aceh agar terus meningkat. Sehingga masyarakat Aceh mampu mandiri secara ekonomi serta tidak terpengaruh lagi jika seandainya dana otsus berakhir.
Hal ini disampaikan Yahdi Hasan usai melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan itu dalam rangka pembahasan draf rancangan Qanun TNKA bersama sejumlah instansi Pemerintah Aceh. Turut hadir anggota DPRA,Martini (Fraksi PA), Khalili (Fraksi PA) Bardan Sahidi (Fraksi PKS), Kartini (Fraksi Gerindra), Khairil Syahril (Fraksi Gerindra) Murhaban Makam (fraksi PPP), Zaini Bakri (Fraksi PPP), Nova Zahara (Fraksi PKS), perwakilan Disperindag Aceh, Dinas ESDM dan Biro Hukum Setda Aceh.
“Sudah saatnya rakyat Aceh memikirkan bagaimana perekonomian Aceh kedepannya meningkat. Apalagi pada tahun 2023 mendatang, dana otsus Aceh dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional tinggal 1 persen lagi,” kata Yahdi Hasan.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRA lainnya, Bardan Sahidi. Politisi PKS ini menjelaskan, adanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi salah satu upaya peningkatakan ekonomi masyarakat Aceh jika dana otsus berakhir. Oleh karena itu, kehadiran Qanun TNKA ini nantinya akan mengatur segala bentuk proses penjualan komoditas unggulan Aceh yang harus diekspor dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh. Menurutnya, aktifnya kembali pelabuhan-pelabuhan di seluruh Aceh akan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga kedepannya tidak lagi tergangung ke provinsi tetangga.
Advertisement

“Ada banyak pelabuhan-pelabuhan di seluruh pesisir Aceh yang harus siap. Jika ini bisa dilakukan, maka taraf perkonomian masyarakat semakin meningkat dan tentunya akan banyak membuka lapangan kerja. Selain mempersingkat jarak dan waktu, biaya angkutnya juga murah,” kata Bardan Sahidi.
Bardan merincikan, para petani dan pengusaha kopi di Aceh harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 10 ribu per kilogram untuk mengirim ke pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Oleh karena itu, banyak pengusaha kopi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah memilih untuk menyewa gudang di Medan.
“Maka dari itulah, semua pelabuhan di Aceh harus kembali diaktifkan. Salah satunya membangun infrastruktur yang layak sehingga pelabuhan-pelabuhan di Aceh kembali berfungsi dengan baik,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT