Bardan Sahidi : Tiga Rancangan Qanun Masuk Tahap Fasilitasi Kemendagri

BANDA ACEH | Badan Legislasi DPR Aceh menyebutkan tiga rancangan qanun (Raqan) program legislasi sudah masuk dalam tahap fasilitasi ke Kemendagri. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Banleg DPR Aceh, Bardan Sahidi pada Kamis (19/11). Bardan mengatakan, tujuan fasilitasi ke pihak Mendagri tersebut agar rancangan qanun yang diundangkan nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Setelah tahap fasilitasi ini, maka ketiga raqan tersebut akan diajukan kepada pimpinan DPRA untuk dibawa ke rapat paripurna guna pengesahan menjadi qanun atau peraturan daerah,” kata Bardan Sahidi dikutip ANTARA.
Ketiga rancangan qanun yang masuk tahap fasilitasi Kemendagri yakni raqan pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh.

Kemudian, rancangan qanun sistem informasi Aceh terpadu. Serta rancangan qanun perlindungan dan pemberdayaan petani.
Bardan Sahidi menambahkan, DPR Aceh sebelumnya telah menetapkan 10 rancangan qanun program legislasi 2020.

Selain tiga yang masuk tahap fasilitasi Kemendagri, tiga raqan lainnya sudah masuk tahap rapat dengar pendapat. Setelah rapat pendapat, katanya lagi, pembahasan ketiga rancangan qanun tersebut memasuki tahap fasilitasi ke Kemendagri. Namun, s

Advertisement

ejauh ini permohonan fasilitasi itu belum disampaikan.

Politisi PKS ini menambahkan, batas waktu pengesahan semua rancangan qanun tersebut hingga akhir November 2020. Jika pembahasannya tidak selesai, maka akan dilanjutkan tahun depan.

“Kami terus berusaha menyelesaikan semua tahap pembahasan rancangan qanun program legislasi tersebut, sehingga bisa disahkan dan diundangkan pada tahun ini,” ujar Bardan Sahidi.
Seperti diketahui, DPR Aceh telah menetapkan 10 rancangan qanun program legislasi 2020. Ke-10 rancangan qanun tersebut yakni rancangan qanun tentang pertanahan.

Rancangan qanun tentang pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh. Rancangan qanun tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang pajak Aceh.

Rancangan qanun tentang sistem informasi Aceh terpadu, rancangan qanun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, rancangan qanun pendidikan kebencanaan Aceh.

Berikutnya, rancangan qanun tentang kawasan tanpa rokok, rancangan qanun tentang rencana pembangunan industri Aceh, dan rancangan qanun tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Serta rancangan qanun tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan rancangan qanun tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. [ANTARA]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT