BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai merealisasikan program pembangunan dan pengembangan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme swakelola. Sebanyak 102 dayah yang tersebar di 22 kabupaten/kota akan melaksanakan pembangunan secara mandiri tanpa melalui sistem tender maupun pihak ketiga.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin Al Munthaha, membuka secara resmi kegiatan penandatanganan surat perjanjian swakelola pembangunan prasarana dayah yang berlangsung di Banda Aceh.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dayah dari berbagai daerah, perwakilan Kejaksaan Tinggi Aceh, Inspektorat Aceh, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, serta jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Dalam sambutannya, sapaan akrab Abi Muhsin, mengatakan mekanisme swakelola merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), kepada para pimpinan dayah untuk mengelola pembangunan sarana pendidikan di lembaga masing-masing.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan kebutuhan setiap dayah.
“Pak Gubernur memberikan kepercayaan penuh kepada pimpinan dayah untuk membangun prasarana di lingkungan dayah masing-masing. Tidak melalui rekanan atau sistem tender, tetapi dilaksanakan secara swakelola agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan dan lebih berkualitas,” kata Muhsin, Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menjelaskan, konsep swakelola dipilih agar pembangunan menghasilkan bangunan yang kokoh, berkualitas, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi proses belajar mengajar di dayah.
Meski demikian, Abi Muhsin mengingatkan seluruh penerima bantuan agar melaksanakan pembangunan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak dayah sebagai pelaksana swakelola.
Penandatanganan perjanjian tersebut sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 di seluruh Aceh.
Abi Muhsin optimistis peningkatan kualitas infrastruktur dayah akan berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan Islam di Aceh. Menurutnya, fasilitas yang lebih representatif akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus meningkatkan minat masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka ke dayah.
“Dengan bangunan yang baik, nyaman, dan berkualitas, insya Allah minat anak-anak untuk menempuh pendidikan di dayah akan semakin meningkat. Ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memperkuat eksistensi dayah sebagai pusat pendidikan Islam dan pembinaan karakter generasi muda,” pungkasnya. (***)
