BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Ketua umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengintruksikan kepada Ketua DPR Aceh yang baru, Saiful Bahri agar wajib mempertahankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Instruksi ini disampaikan Mualem kepada Saiful Bahri alias Pon Yahya setelah dilantik menjadi Ketua DPR Aceh menggantikan Dahlan Jamaluddin.
“Tugas pertama Pon Yahya usai dilantik yaitu wajib mempertahankan JKA. Ini juga bukan tanggungjawab Ketua DPR Aceh atau Partai Aceh saja, tapi seluruh anggota DPR Aceh khususnya Koalisi Aceh Bermartabat karena ini murni untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Muzakir Manaf alias Mualem dalam keterangannya, Kamis (17/3).
Mualem mengatakan, JKA merupakan program pertama yang diinisiakan oleh elit Partai Aceh setelah memperoleh kursi terbanyak di DPR Aceh pada 30 September 2009 lalu. Kala itu, program JKA dicetuskan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang saat itu masih menjabat sebagai dewan penasehat Partai Aceh. Menurutnya, program JKA akhirnya resmi dipublikasikan ke publik pada 1 Juni 2009 usai Partai Aceh mendulang suara dominan di parlemen.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Partai Aceh, Nurzahri. Menurutnya, perjuangan untuk merebut kursi DPR Aceh saat itu sangatlah berat. Pasalnya, hampir semua partai politik di Aceh menolak gagasan program JKA yang dicetuskan elit Partai Aceh. Tak hanya itu, pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya alokasi anggaran.
“Kala itu pihak eksekutif beralasan jika kebutuhan anggaran yang dikucurkan untuk JKA setiap tahunnya sebesar Rp 450 Miliar. Tapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak,” ujar Nurzahri.
Tak hanya di Aceh, katanya lagi, program JKA juga mendapat respon positif pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan diadopsinya program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Progran JKN (jaminan Kesehatan Nasional) pada tanggal 1 januari 2014.
Namun dalam perjalanan waktu, perolehan suara Partai Aceh menurun dan disertai ditangkapnya Irwandi dalam kasus Korupsi, program JKA semakin salah arah. Bahkan belakangan ini program JKA hendak dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat. Seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh di hentikan.
“Silahkan saja Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” ujar Nurzahri. []
