Acehjurnal.com – Pemerintah Aceh menggelar pertemuan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun 2025 beserta pembahasan mendalam mengenai alur penganggaran APBD/APBA. Kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan perencanaan keuangan daerah dengan program pembangunan.
Rapat dipimpin langsung oleh pejabat terkait dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas serta badan daerah. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme penganggaran yang efektif dan transparan.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah evaluasi terhadap dokumen APBA-P 2025. Setiap perwakilan dinas diminta untuk memaparkan capaian dan kendala dalam penyusunan anggaran perubahan.
“Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi celah dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum dokumen diajukan,” jelas seorang narasumber dalam rapat. Hal ini dilakukan guna memastikan anggaran benar-benar dapat mendukung prioritas pembangunan.
Selain evaluasi, dibahas pula tata cara dan alur penganggaran APBD/APBA. Pembahasan mencakup tahapan mulai dari perencanaan, pengajuan, hingga penetapan anggaran oleh legislatif.
“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas,” tambah narasumber lainnya. Koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dinilai kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Peserta rapat juga menyepakati perlunya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini untuk menghindari adanya program yang tidak teranggarkan atau tumpang tindih.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegas salah satu peserta. Prinsip value for money menjadi acuan dalam setiap pembahasan postur anggaran.
Rencananya, hasil evaluasi dan pembahasan ini akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen APBA-P 2025 sebelum diajukan ke DPRA. Proses legislasi diharapkan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Melalui forum ini, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang dipegang teguh dalam setiap tahapan penganggaran.
Kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut untuk mempercepat proses finalisasi dokumen anggaran. Seluruh pihak berkomitmen untuk bekerja sesuai timeline yang telah disepakati bersama.
(Sumber: Humas Pemerintah Aceh)
