DPRA Minta Gubernur Aceh Konsisten Jaga Kelestarian TNGL

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Pantia Khusus (Pansus) DPRA meminta Pemerintah Aceh agar konsisten menjaga kelestarian kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Pasalnya, sebagian besar kawasan hutan lindung dan sekaligus paru-paru dunia tersebut berada di wilayah Aceh.

“Artinya keberadaan TNGL ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh dalam memperoleh kompensasi dari negara-negara maju, terutama yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar,” kata anggota DPRA, Sulaiman SE.

Baca : Sempat Tertunda, DPRA Gelar Paripurna LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2020

Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRA tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun 2020 di Gedung Utama DPRA, Senin (7/6/2021) lalu.

Baca : Azhar Abdurrahman :  Pendapatan Aceh Rp 2,5 Triliyun itu 100 Persen untuk ASN

Mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini menjelaskan, Pemerintah Aceh melalui instansi terkait harus mampu meningkatkan koordinasi setiap saat dengan badan pengelola TNGL, termasuk dari aspek hukum. Sehingga nantinya akan mempermudah penanganan oleh aparat penegak hukum apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran dalam kawasan TNGL. Ia memaparkan, dalam LKPJ dilaporkan bahwa, tingkat capaian indicator kinerja rehabilitasi hutan dan latah kritis tahun 2020 sebesar 0,15% atau seluas 241,29 hektare. Sedangkan target RPJMA untuk tahun 2020 adalah sebesar 24,16%. Artinya, selama ini tidak mencapai target sebesar 24,02 hektare. Faktor ini disebabkan laju rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 231,29 hektare. Sehingga tidak mampu mengimbangi luas lahan kritisnya 164,110,12 hektare.

“Total realisasi kerusakan kawasan hutan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,010 % atau 363,19 hektare. Sedangkan target RPJMA untuk tahun 2020 adalah sebesar 0,025 %. Artinya, tidak tercapai target sebesar 0,015% dari target awal. Dengan kata lain, laju deforestasi lahan lebih cepat 0,015% dari target RPJMA sebesar 0,025%,” paparnya.

Baca juga : Sekda Aceh Sampaikan Raqan Pertanggungjawaban APBA Tahun 2020

Advertisement

Politisi Partai Aceh ini menambahkan, target indicator rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestrasian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan ini pada tahun 2020 sebesar 29,00%. Sedangkan capaian kinerja sebesar 50,01%, dimana capaian tersebut melebihi dari target sebesar 21,01%. Dari LKPJ itu, sambungnya, diketahui bahwa hanya satu yang melebihi target capaian kinerja RPJMA. Sedangkan selebihnya belum dapat tercapai.

“Oleh karena itu, kita merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk memberikan sanksi tegas berupa teguran tertulis kepada instansi terkait agar meningkatkan kinerjanya,” tambahnya.

Baca juga : Pansus DPRA Minta Gubernur Aceh Tingkatkan Sektor Pariwisata

Ia juga menginstruksikan agar SKPA terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh agar memelihara kawasan hutan lindung Aceh dengan memperjelas batas luar hutan dan batas fungsional hutan. Tujuannya untuk menghindari konflik antara manusia dan satwa.

“Pemerintah Aceh perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga masyarakat bisa melakukan usaha taninya yang bergerak di wilayah satwa tersebut,” pungkasnya. [Parlementaria]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT