Diduga Sebarkan Berita Hoax Soal Vaksinasi, Kadis Pendidikan Aceh Besar Diperiksa Polisi

Jantho | AcehJurnal.com – Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Besar akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, Silahuddin. Ia akan dimintai keterangan terkait program vaksinasi terhadap guru dan pegawai di jajaran Dinas Pendidikan Aceh Besar.

Kapolres Aceh Besar, Kapolres Aceh Besar, AKBP Riki Kurniawan melalui Kasatreskrim Iptu Zaska Julian Taruna Wijaya ketika dikonfirmasi AcehJurnal.com membenarkan kabar tersebut.

“Iya benar. Hari ini kita mintai keterangan kepada beliau,” kata Iptu Zaska Julian Taruna Wijaya kepada AcehJurnal.com, Senin (12/7/2021).

Pemanggilan itu berdasarkan surat nomor : B/117/VII/2021/Reskrim tertanggal 8 Juli 2021 perihal Permintaan Keterangan Klarifikasi dan Data tertanggal 08 Juli 2021.

Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka meminta klarifikasi dan keterangannya sehubungan dengan Vaksinisasi di lingkungan  Dinas Pendidikan Aceh Besar. Iptu Zesca Julian menjelaskan, pemanggilan  Kadis Pendidikan Aceh Besar tersebut terkait transparansi dan data vaksinasi.

“Kita minta keterangan terkait data vaksinasi yang sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh Besar,” tambahnya.

Perlu diketahui, Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari zona merah terkait realisasi vaksinasi terendah. Artinya, program vaksinasi secara persentasenya masih dibawah 50 persen. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif mengatakan, tahap vaksinasi di Kabupaten Aceh Besar secara persentasenya masih sebesar 27,7 persen.

Sementara itu, narasumber yang enggan namanya ditulis menyebutkan bahwa, Silahuddin akan diperiksa hari ini, Senin (12/7/2021) oleh pihak penyidik unit Satreskrim Polres Aceh Besar. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan bahwa 60 persen guru di Aceh Besar sudah dilakukan vaksinasi. Padahal, Silahuddin sendiri dikabarkan belum melakukan vaksinasi. Jika terbukti, tambahnya, Kadis Pendidikan Aceh Besar berpotensi melanggar UU ITE dan dijerat Pasal 45 tentang penyebaran berita bohong (hoax) dengan pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Hingga berita ini diturunkan, masih belum diperoleh keterangan resmi dari Kadis Pendidikan Aceh Besar, Silahuddin. []