Zona Merah, Banda Aceh Berlakukan PPKM Mikro Level IV

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Seiring dengan ditetapkannya kota Banda Aceh sebagai Zona Merah. Polda Aceh mulai menerapkan pemberlakukan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro level 4. Kavid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy melalui keterangan resmi mengatakan, pihaknya mulai melakukan penyekatan wilayah Kota Banda Aceh.Penyekatan tersebut terhitung sejak 6-21 Juli 2021.
“Bagi masyarakat yang ingin masuk ke Kota Banda Aceh harus membawa dan menunjukkan surat antigen, surat negatif PCR, atau sertifikat vaksin,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy pada Kamis (8/7/2021).
Kombes Pol Winardy menjelaskan, pemberlakuan itu sudah diatur dalam Instrukri Kemendagri No 17 Tahun 2021. Pasalnya, kota Banda Aceh merupakan zona yang sudah ditetapkan untuk dilakukan PPKM Mikro level 4.
Nantinya, lanjut Winardy, tim satgas yang terdiri dari TNI, Polri, dan stake holder pemerintah nanti akan membuat pos penyekatan di tiga titik, yaitu di kawasan Lambaro, Leupueng, dan Pelabuhan Ulee Lheue.
“Untuk mencegah mobilitas maka kita lakukan penyekatan itu di tiga titik, Lambaro, Leupueng, Ulee Lheue,” katanya.
Menurutnya, karena instruksi Mendagri baru keluar dua hari lalu, sehingga aturan baru akan dilaksanakan secepat-cepatnya pada 8 Juli 2021.
Isi Instruksi mendagri tersebut, jelasnya lagi, Diktum ke sepuluh menyebutkan, pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai
level 4 memiliki ketentuan;
a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online.
b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% WFH dan 25% WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan
kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan Prokes secara lebih ketat.
Advertisement

d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.
e. pelaksanaan kegiatan pada pusat
perbelanjaan/mall/pusat perdagangan.
f. pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat.
g. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah
setempat dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.
h. pelaksanaan kegiatan pada area publik ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.
i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.
j. untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri
paling banyak 30 orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat.
k. untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan dintempat.
l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan
pertemuan luring ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.
m. penggunaan transportasi umum, ojek, dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan Prokes secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.
“Inmendagri tersebut saat ini telah tergelar dan kami menghimbau agar masyarakat mematuhinya. Selain itu kami juga mengajak masyarakat untuk vaksin supaya herd immunity,” pungkas Winardy. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT