Sorot Kemiskinan di Aceh Terus Meningkat, Ini Kata DPRA dari Fraksi Gerindra

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna lanjutan tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021. Rapat dengan angenda mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh Banda Aceh, Senin (30/11).

Anggota DPR Aceh dari Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah pandangan. Salah satunya terkait angka kemiskinan di Asceh yang terus meningkat.

Hal ini disampaikan anggota DPR Aceh dari Fraksi Gerindra, Asib Amin dalam sidang paripurna DPR Aceh tentang pendapat akhir fraksi di gedung serbaguna, Banda Aceh pada Senin (30/11).

“Berdasarkan data BPS tahun 2020, saat ini apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Aceh masih tinggi tingkat kemiskinan, meskipun menurut rilis BPS tahun 2020 bukan lagi berada nomor satu terbawah di Sumatera,” ujar Asib Amin.

Baca juga :

Fraksi PA Minta Komitmen Pemerintah Aceh Perhatikan Nasib Kombatan GAM dan Korban Konflik

Sindir Perolehan Hasil MTQ Nasional Menurun, Yahdi Hasan : Kegagalan Besar Bagi Pemerintah Aceh

Dalam penjelasannya, pada Maret 2020, penduduk miskin Aceh 14,99 % menurun 0,02 % dari 15,01 % pada tahun 2019. Angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera (9,82 %) dan Nasional (9,22%). Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2019 sebesar 810 ribu jiwa (15,01 %), sementara pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 819 ribu Jiwa (15,32 %), terjadi penambahan Penambahan peenduduk miskin sejumlah 9 ribu orang.

Menurutnya, Indek Pembangunan Manusia pada tahun 2019 di Aceh 71,90 Persen sementara Nasional berada pada 71,92 Persen.  A

Advertisement

ceh memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kaya sumber daya hayati dan sumber daya alam non hayati  harusnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun pertumbuhan ekonomi Aceh sangat lambat.

“Berdasarkan Laporan  Bank Indonesia Perekonomian Aceh pada Periode Mei tahun 2020, secara nominal, pendapatan pada triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp.7,46 triliun atau berhasil tumbuh 6,00%, dimana secara pertumbuhan nominal lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu tumbuh 11,97%, pada nominal Rp.7,04 triliun,” ujar Asib Amin.

Selanjutnya, ketergantungan Pemerintah Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat tergambar dari derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kecilnya proporsi Pendapatan Asli Aceh dalam struktur pendapatan APBA yang telah direalisasikan sebesar Rp. 2.078.774.970.956,92,- dari Realisasi sementara Pendapatan Aceh sampai dengan tanggal 19 November 2020 telah mencapai sebesar Rp.11.514.237.212.581.90,- atau dengan capaian sebesar 82,21%. Dari total realisasi PAD, sumber pendapatan utama berasal dari Pajak Daerah, hal ini belum sebanding dengan potensi kekayaan alam Aceh. Sementara masih banyak potensi lain untuk penambahan Pendapatan Asli Aceh belum dimanfaatkan dan dieksploitasi.

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Aceh direncanakan sebesar Rp.14.183.394.212.942,-, dengan pendapatan yang paling tinggi bersumber dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Bagi Hasil pada RAPBA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 11.754.301.755.400,.

“Oleh karena itu Keberadaan BPMA, PT PEMA dan BPKS serta penetapan Kawan Industri Aceh (KIA) Ladong, KEK Arun serta keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mengambil alih Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B Aceh Utara serta pengembangan industri kreatif dan wisata merupakan sumber potensi penting bagi pertumbuhan ekonomi Aceh harus serius dalam pengelolaan yang professional dan menghasilkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh yang pada akhirnya tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Aceh,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT