Fraksi PA Minta Komitmen Pemerintah Aceh Perhatikan Nasib Kombatan GAM dan Korban Konflik

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Anggota Fraksi Partai Aceh meminta komitmen dan sikap ketegasan Pemerintah Aceh agar memberikan perhatian serius dalam menuntaskan segala persoalan Aceh. Salah satunya terkait implementasi MoU Helsinki yang hingga saat ini masih terganjal di pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan dalam sidang paripurna DPR Aceh tentang pendapat akhir fraksi di gedung serbaguna, Banda Aceh pada Senin (30/11).

Seperti diketahui, pada 25 November 2020 lalu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan kerja Tim Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM di Pendopo Gubernur Aceh. Kunjungan tersebut membahas tentang perkembangan implementasi MoU Helsinki dan penanganan masyarakat terdampak Covid-19.

Baca : Bersama Staf Kepresidenan, Gubernur Aceh Bahas Implementasi MoU Helsinki

“Fraksi Partai Aceh menilai Impementasi MoU Helsinki yang disampaikan oleh saudara Gubernur dalam pertemuan tersebut berbanding terbalik dengan realitas dilapangan. Hal ini tercermin dari ketersediaan anggaran dalam APBA tahun 2021 untuk pembinaan, pemenuhan lapangan kerja,peningkatan perekonomian korban konflik dan kombatan GAM masih jauh dari yang diharapkan,” kata Yahdi Hasan.

Baca juga :

Terima Kunjungan Jubir Menhan, Wali Nanggroe Aceh Tegaskan Realisasi MoU Helsinki dan UUPA

Wali Nanggroe Minta DPRA Perjuangkan Mou Helsinki kepada Pemerintah Pusat

Hal yang sama juga terjadi pada pengadaan lahan untuk kombatan GAM, sampai saat ini belum terealisasi dengan baik. Disisi lain terhadap pelaksanaan qanun Aceh yang telah disahkan oleh DPRA, Baik itu Qanun Bendera, lambang dan himne Aceh sebagaimana amanat MoU Helsinki dan UUPA sampai saat ini belum bisa dijalankan. Ini dikarenakan  belum adannya Peraturan Gubernur Aceh dan masih menjadi tarik ulur dengan Pemerintah Pusat.

“Semestinya menjadi perioritas Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan persoalan tersebut serta terjaminnya kesediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Hal yang sama juga berlaku untuk qanun-qanun Aceh yang termasuk dalam kekhususan dan keistimewaan Aceh lainnya,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Kartini Ibrahim Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Pidie

Sigli | AcehJurnal.com - Anggota DPRA, Kartini Ibrahim menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir di Gampong Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Bantuan...

MPU Aceh Sepakat Vaksin Covid-19 Halal

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan para alim ulama sepakat mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Vaksin Covid-19...

Miliki Sabu, Satu Residivis dan Enam Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh membekuk tujuh tersangka atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu. Ketujuh tersangka tersebut...

BERITA TERKAIT

Kartini Ibrahim Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Pidie

Sigli | AcehJurnal.com - Anggota DPRA, Kartini Ibrahim menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir di Gampong Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Bantuan...

MPU Aceh Sepakat Vaksin Covid-19 Halal

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan para alim ulama sepakat mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Vaksin Covid-19...

Miliki Sabu, Satu Residivis dan Enam Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh membekuk tujuh tersangka atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu. Ketujuh tersangka tersebut...