Soal Hukum Kebiri Kimia bagi Predator Aceh, Lem Faisal : MPU Aceh dan Dokter Tidak Sepakat

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Pelaku Kekerasan Seksual. Peraturan itu ditandatangani pada 7 Desember 2020.

Menyikapi hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengaku tidak sepakat dengan langkah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tersebut. Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H. Faisal Ali mengatakan, aturan kebiri kimia tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

“Bahkan pelaku jika akan diberlakukan kebiri kimia tidak berefek jera, malahan ia menjadi semakin ganas dan brutal lagi,” kata Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H. Faisal Ali kepada AcehJurnal.com via telepon seluler, Senin (4/1/2021).

Sapaan akrab Lem Faisal ini menjelaskan, jika kebiri kimia d

Advertisement

iterapkan, maka dikhawatirkan pelaku akan melakukan perbuatan lainnya yang dianggap menyimpang. Menurutnya, si pelaku yang sudah dilakukan kebiri kimia secara otomatis akan menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara-cara lain. Sehingga berdampak fatal terhadap korban kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak dibawah umur.

Dalam pertemuan sebelumnya, MPU Aceh turut mengundang para dokter maupun tim medis terkait aturan kebiri bagi predator seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam fatwa itu, MPU dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak sepakat dengan aturan kebiri kimia diterapkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang hukum kebiri bagi pelaku prostitusi.

“Menurut keterangan tim medis, kebiri kimia itu tidak bekerja efektif dan butuh waktu yang sangat lama. Sehingga si pelaku dikhawatirkan akan melakukan perbuatan lainnya yang menyimpang,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT