Soal Hukum Kebiri Bagi Predator Anak, Ketua DPRA : Kita Akan Bahas Bersama Komisi V

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengaku akan duduk bersama Komisi V untuk membahas kembali soal hukuman kebiri bagi predator seksual di Aceh. Hal ini disampaikan Dahlan menyikapi langkah presiden Jokowi yang mendandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan bahas dulu bersama Komisi V DPRA,” kata Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin kepada AcehJurnal.com pada Senin (4/1/2021).

Soal Hukum Kebiri Kimia bagi Predator Aceh, Lem Faisal : MPU Aceh dan Dokter Tidak Sepakat

Dahlan mengatakan, pihak legistatif sangat mendukung langkah pemerintah dalam menimalisir tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan Aceh. Konon lagi, tingkat eskalasi kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di Aceh. Sehingga perlu adanya regulasi yang dapat menekan tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Salah satunya dengan memberikan sanksi berat agar berefek jera terhadap pelaku. Belum lagi beberapa media asing ikut menyorot soal kasus pedofilia yang  terus meningkat di Aceh.

“Mengenai mekanismenya, kita akan bahas guna mencari solusi alternatif,” ujar legislator Partai Aceh tersebut.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Fahlevi Kirani. DPRA akan mencari solusi alternatif lainnya untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.

“Jika hukum kebiri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 70 tahun 2020 tidak menimbulkan efek jera, maka itu tidak efektif,” kata M. Rizal Fahlevi Kirani.

Fahlevi menjelaskan, penerapan sanksi tegas terhadap pelaku pedofilia di Aceh harus berupa hukuman berat. Apalagi provinsi Aceh memiliki kebijakan yang mengutamakan kekhususan Aceh. Selain dikenakan sanksi cambuk, tambahnya lagi, pelaku juga akan dikenakan pasal berlapis. Jikapun soal kebiri kimia secara medis tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, maka pemerintah Aceh harus menggantikannya dengan hukuman berat lainnya.

“Yang harus digarisbawahi adalah dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sehingga ke depannya menjadi contoh bagi pelaku pedofilia-pedofilia lainnya yang ingin merencakan perbuatan jahat ini,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Dituntut 150 Bulan Penjara, Kakek 78 Pemerkosa 4 Bocah : Ka Abeh Loen

Jantho | AcehJurnal.com - Mahkamah Syar’iyah Jantho kembali menggelar persidangan terhadap MN (78), yang telah memperkosa 4 bocah di Kecamatan Montasik, Aceh Besar, Kamis...

Gubernur Aceh Sambut Baik Lanjutan Program Kerja Sama Indonesia dan UNICEF

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan lanjutan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk...

Golkar – NasDem – Demokrat Ingin Pilkada 2022, PDIP – PAN – PKB – PPP Tetap 2024

Jakarta | Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah kepala daerah hasil pemilihan 2017 segera berakhir tahun depan. Belum ada kepastian mengenai...

BERITA TERKAIT

Dituntut 150 Bulan Penjara, Kakek 78 Pemerkosa 4 Bocah : Ka Abeh Loen

Jantho | AcehJurnal.com - Mahkamah Syar’iyah Jantho kembali menggelar persidangan terhadap MN (78), yang telah memperkosa 4 bocah di Kecamatan Montasik, Aceh Besar, Kamis...

Gubernur Aceh Sambut Baik Lanjutan Program Kerja Sama Indonesia dan UNICEF

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan lanjutan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk...

Golkar – NasDem – Demokrat Ingin Pilkada 2022, PDIP – PAN – PKB – PPP Tetap 2024

Jakarta | Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah kepala daerah hasil pemilihan 2017 segera berakhir tahun depan. Belum ada kepastian mengenai...