Qanun Bendera dan Lambang Aceh Dibatalkan, Tarmizi SP : Saya dan Ketua DPRA Minta Bukti Tapi Tak Ada

BANDA ACEH | ACEH JURNAL.COM – Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh Tarmizi SP, mengatakan, sampai detik ini belum ada bukti fisik bahwa qanun Bendera Nomor 3 Tahun 2013 telah dibatalkan.
Walaupun pada saat pertemuan tertutup dengan Mendagri di Ruang Wakil Ketua MPR RI Pak Ahmad Munzani. Dalam pertemuan itu, turut hadir anggota DPR-RI Pak T.A. Khalid, Dirjen Otda, Dirjen Dukcapil, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yaya.
“Dirjen Otda Pak Akmal menyampaikan bahwa Qanun tersebut telah dibatalkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo Pada Tanggal 12 Mei 2016. Tahun terakhir kewenangan Mendagri membatalkan Perda, karena sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung, ” ujar Tarmizi SP dalam keterangannya, Minggu (31/5/2022).

BACA : Kemendagri Batalkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh Sejak 2016, Apa Karya : Cit Ka Dipeubangai!

Mendengar hal itu, Tarmizi SP lantas menanyakan kepada Mendagri Tito Karnavian terkait pembatalan tersebut. Jika benar, ia meminta bukti fisik jika memang benar Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut telah dibatalkan.
“Bahkan saya menyampaikan bahwa DPRA telah mengesahkan qanun tersebut, telah dilembar daerahkan oleh pemerintah daerah, ” tegas Tarmizi SP.
BACA JUGA : Kemendagri Telah Membatalkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada Tahun 2016
Tarmizi SP menjelaskan, jika kemudian Qanun Bendera dan Lambang Aceh dibatalkan, maka nantinya rakyat Aceh akan menyalahkan DPRA. Oleh karena itu, DPR Aceh perlu meminta bukti konkrit terkait jika adanya pembatalan tersebut sehingga bisa disampaikan kepada rakyat Aceh.
“Namun Mendagri Pak Tito Karnavian langsung menyampaikan bahwa surat tersebut tidak bisa diberikan karena dikhawatirkan akan muncul gejolak nantinya. Akan ribut sehingga muncul masalah baru. Sedangkan kita sedang fokus untuk cari solusi terhadap masalah ini, ” ujar Tarmizi SP.
Menurutnya, Mendagri Tito Karnavian meminta permasalahan ini secara win win solution. Pasalnya, Mendagri Tito meminta agar tidak ribut-ribut karena akan dikhawatirkan akan berdampak konflik baru antara Aceh dengan pusat. Ini juga semata-mata akan menyelamatkan wibawa pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
“Saya meminta bukti supaya bisa kita sampaikan kepada rakyat bahwa qanun bendera benar telah dibatalkan.
Jadi selama bukti tersebut tidak ada, maka belum batal,” ujarnya lagi.
Soal tidak diizinkan bendera Aceh dikibarkan, tambahnya, ia juga turut mempertanyakannya.
“Karena alasan lain ya silahkan saja, tapi jika alasannya karena qanun telah dibatalkan maka kasih buktinya dong, mana buktinya?” ujar Tarmizi SP lagi.
Tarmizi SP menambahkan, pada tahun 2019 lalu juga diviralkan terkait Menteri Dalam Negeri Membatalkan Qanun Bendera No 3 Tahun 2013. Pemerintah Aceh dan DPRA periode sebelumnya terkejut karena tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari pemerintah pusat.
Lalu DPRA melayangkan protes serta mempertanyakan bukti bahwa sudah dibatalkan. Namun bukti tersebut sampai saat ini tidak ada.
“Maka menurut saya sungguh sangat lucu juga, telah membatalkan qanun namun tidak mampu menunjukkan buktinya. Administrasi negara mana boleh begitu, ” pungkasnya. []
Advertisement
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT