Larangan Mudik Antar Kabupaten/Kota, Ini Pendapat Sulaiman SE

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Anggota DPR Aceh, Sulaiman SE meminta kepada Pemerintah Aceh agar mempertimbangkan kembali aturan larangan mudik bagi angkutan umum antar kabupaten/kota. Menurutnya, pertimbangan itu atas dasar humanisme mengingat perekonomian supir angkutan umum menurun drastis di tengah pandemi.

“Saran saya, perlu ditinjau ulang lebih matang lagi. Sebaiknya diberikan sedikit kelonggaran bagi angkutan umum antar kabupaten/kota. Pemerintah cukup blokade semua daerah perbatasan Aceh – Sumut saja,” kata Sulaiman SE kepada AcehJurnal.com, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga : Angkutan Umum Antar Kabupaten Dilarang Mudik, Tarmizi Panyang : Pemerintah Perlu Mempertimbangkan Lagi

Advertisement

Politisi Partai Aceh ini beralasan, pendapatan supir angkutan umum sudah berubah drastis sejak merebaknya wabah covid-19.  Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah Aceh melalui instansi terkait perlu mengkaji ulang himbauan tersebut. Sehingga para supir angkutan umum dapat mencari sesuai nasi demi menghidupi keluarganya. Meski demikian, katanya lagi, ia tetap mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran covid-19 di Bumi Serambi Mekkah. Hanya saja, perlu ada pertimbangan stabilitas ekonomi masyarakat kelas bawah tetap berjalan normal. Menurutnya, aturan larangan mudik antar kabupaten/kota sebagaimana diterapkan oleh pemerintah pusat relatif tidak sama. Karena, Pemerintah Pusat hanya menitikberatkan terhadap pembatasan antar provinsi.

“Mereka (supir) juga butuh makan untuk menghidupi istri dan anaknya. Jika larangan ini diberlakukan, maka otomatis mereka akan kehilangan pekerjaan. Berilah kelonggaran sedikit agar asap di rumah mereka tetap mengepul,” kata Sulaiman SE.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh resmi melarang angkutan umum antar kota dalam provinsi untuk tidak beroperasi mulai Kamis (6/5/2021) kemarin. Larangan ini sebagaimana tertuang dalam surat yang diteken Kadishub Aceh, Junaidi. Surat bernomor 551/616 itu ditujukan ke Direktur Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) se-Aceh.

Baca : Angkutan Umum Dilarang Angkut Penumpang Saat Mudik, Kadishub Aceh : Bakal Disanksi

Dalam surat ini disebutkan bahwa terhitung pada 6 – 17 Mei 2021 mendatang, angkutan umum dalam provinsi diminta menghentikan operasional pelayanannya di wilayah Aceh. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap pelarangan pengoperasian tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“(Sanksinya) akan dicabut izin operasionalnya,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Deddy Lesmana dalam keterangannya pada  Kamis (6/5/2021).[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT