Angkutan Umum Antar Kabupaten Dilarang Mudik, Tarmizi Panyang : Pemerintah Perlu Mempertimbangkan Lagi

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh resmi melarang angkutan umum antar kota dalam provinsi untuk tidak beroperasi mulai Kamis (6/5/2021) kemarin. Larangan ini sebagaimana tertuang dalam surat yang diteken Kadishub Aceh, Junaidi. Surat bernomor 551/616 itu ditujukan ke Direktur Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) se-Aceh.

Dalam surat ini disebutkan bahwa terhitung pada 6 – 17 Mei 2021 mendatang, angkutan umum dalam provinsi diminta menghentikan operasional pelayanannya di wilayah Aceh. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap pelarangan pengoperasian tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“(Sanksinya) akan dicabut izin operasionalnya,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Deddy Lesmana dalam keterangannya pada  Kamis (6/5/2021).

Baca : Angkutan Umum Dilarang Angkut Penumpang Saat Mudik, Kadishub Aceh : Bakal Disanksi

Menurutnya, larangan itu dibuat untuk untuk menindaklanjuti kesepakatan secara nasional yang telah didiskusikan dalam rakor lintas sektor di Mapolda Aceh. Aturan itu dikeluarkan juga menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan N

Advertisement

omor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Menanggapi hal itu, anggota DPRA, Tarmizi Panyang meminta kepada Pemerintah Aceh agar mempertimbangkan instruksi tersebut secara matang. Politikus Partai Aceh ini berharap agar angkutan tetap diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Saya menyarankan agar Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan kembali larangan mudik antar kabupaten/kota. Ini demi kemaslahatan rakyat Aceh semua,” kata Tarmizi Panyang kepada AcehJurnal.com, Jumat (7/5/2021).

Menurut Tarmizi, pertimbangan ini dilakukan agar angkutan tidak semakin menurun pendapatannya selama pandemi.

Terlebih dengan adanya larangan mudik ini, katanya lagi, akan mematikan usaha angkutan seperti otobus dalam menghidupi karyawannya. Tarmizi berharap agar angkutan antar Kabupaten/Kota tetap bisa beroperasi, tentunya dengan tetap mentaati protokol kesehatan.

“Syaratnya utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh angkutan, selain membatasi jumlah penumpang. Supir dan penumpang juga wajib memakai masker. Apalagi kepada calon penumpang wajib menerapkan test antigen dan kesehatan lainnya sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19,” katanya lagi. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT