KKB Papua Sunat Dana Desa Untuk Beli Senjata

Bersama Staf Kepresidenan, Gubernur Aceh Bahas Implementasi MoU Helsinki

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima kunjungan kerja Tim Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM,...

Presiden Minta Mensos Segera Cairkan Bansos Pada Awal Januari 2021

JAKARTA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial Juliari Batubara agar segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada awal Januari 2021 mendatang. "Yang...

Audiensi Kemendagri, Komisi II DPRA Bahas Finalisasi Qanun Perlindungan Petani

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM – Anggota Komisi II DPR Aceh mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (25/11). Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan konsultasi terkait...

Ini Koleksi Mobil dan Motor Milik Istri Edhy Prabowo Yang Ditangkap KPK

JAKARTA | Istri Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi, ditangkap KPK. Iis juga diketahui merupakan anggota Komisi V DPR RI....

Ditegur Karena Tak Pakai Helm, Emak Di Bener Meriah Pekik Takbir Kepada Polisi

REDELONG | ACEHJURNAL.COM - Seorang emak-emak bercadar memarahi petugas kepolisian di lintasan Bireuen-Takengon, tepatnya di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah pada...

PAPUA | Kebijakan Dana Desa dibuat pemerintah demi menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun miris, di Papua, Dana Desa tidak bisa betul-betul terserap untuk kepentingan masyarakat.

Dana Desa ‘disunat’ kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk pembelian senjata api dan amunisi. KKB memeras para pejabat desa begitu mereka tahu Dana Desa sudah cair.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni. Dia mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terhambat karena Dana Desa kerap dirampok KKB.

“KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan Dana Desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberi sebagian dana itu,” tutur Natalis dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/11/2020).

Natalis mengaku tak bisa mengontrol penyaluran Dana Desa karena langsung diterima kepala kampung atau sekretaris kampung. Menurutnya, praktik KKB ‘menyunat’ Dana Desa untuk beli senjata bisa disetop dengan dua cara.

Dia meminta penyaluran Dana Desa dievaluasi dan penjualan senjata harus harus diawasi petugas keamanan. Menurutnya, KKB akan kehabisan senjata dan amunisi jika tidak ada penjual senjata.””Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi,” ujarnya.

Dia mengatakan kemudahan KKB mendapatkan senjata menimbulkan gangguan keamanan di Intan Jaya. Natalis meminta agar jaringan penjualan senjata dan amunisi serta penyaluran Dana Desa dievaluasi untuk meredam situasi keamanan di daerahnya.

“Kita sangat apresiasi pihak keamanan Polri dan TNI yang telah berhasil membongkar jaringan penjualan senjata dan amunisi kepada KKB di Intan Jaya ini. Tentu ini sangat baik. Perlu pula dilakukan kontrol penyaluran Dana Desa,” terangnya.

Baru-baru ini, diketahui tim gabungan TNI-Polri mengungkap praktik jual-beli senjata yang melibatkan oknum ASN, anggota Brimob, dan eks personel TNI AD. Tiga tersangka sudah tujuh kali menjual senjata kepada KKB sejak 2017.

Natalis juga mengungkap KKB telah merekrut sejumlah anak asli Intan Jaya yang putus sekolah. “Meski demikian, mereka tetap anak kita dalam NKRI, sehingga kami tak lelah untuk terus berupaya komunikasi memberi pemahaman pada mereka,” kata Natalis.

Pihak TNI menanggapi Natalis. Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan aksi pemerasan oleh KKB sudah menjadi rahasia umum.

Dia mengungkit penyergapan KKB oleh tim penegakan hukum gabungan TNI-Polri beberapa waktu yang lalu di Kampung Jalai yang juga bermotif meminta Dana Desa. Dia mengapresiasi pernyataan Bupati Intan Jaya yang secara terbuka menyampaikan hal ini kepada publik.

“Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB, mulai berani menyuarakan kebenaran. Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada di dalam dan di luar negeri,” kata Kolonel Suriastawa.

Sudah Lama Disinyalir Polri

Polri sudah lama menemukan indikasi Dana Desa digunakan untuk membantu KKB. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mewanti-wanti para kades untuk tidak terlibat.

“Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan Dana Desa,” kata Paulus Waterpauw di Jayapura pada Selasa (26/11/2019).

Dia mengingatkan Dana Desa dialokasikan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa atau kampung. Sehingga tidak tepat jika dipakai untuk membantu KKB. Meski tak menyebut kampung yang menyalahgunakan Dana Desa, Paulus mengatakan akan menindak tegas pihak yang kedapatan melanggar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta polisi mengusut dugaan penyalahgunaan Dana Desa untuk membantu KKB di Papua. Dia mendukung Polri untuk menindak pihak yang menyalahgunakan Dana Desa.

“Memang nggak boleh apa pun alasannya. Yang namanya Dana Desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan,” kata Halim saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/11/2019).

Polri sempat menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pemprov Papua untuk menyelidiki indikasi Dana Desa dipakai untuk membantu KKB.

“Perihal hal tersebut, sampai hari ini bersifat indikasi dan dugaan. Oleh karenanya, sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan bekerja sama dengan PPATK dan pihak Pemprov Papua,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).[DETIK]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Bersama Staf Kepresidenan, Gubernur Aceh Bahas Implementasi MoU Helsinki

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima kunjungan kerja Tim Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM,...

Presiden Minta Mensos Segera Cairkan Bansos Pada Awal Januari 2021

JAKARTA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial Juliari Batubara agar segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada awal Januari 2021 mendatang. "Yang...

Audiensi Kemendagri, Komisi II DPRA Bahas Finalisasi Qanun Perlindungan Petani

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM – Anggota Komisi II DPR Aceh mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (25/11). Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan konsultasi terkait...

BERITA TERKAIT

Bersama Staf Kepresidenan, Gubernur Aceh Bahas Implementasi MoU Helsinki

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima kunjungan kerja Tim Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM,...

Presiden Minta Mensos Segera Cairkan Bansos Pada Awal Januari 2021

JAKARTA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial Juliari Batubara agar segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada awal Januari 2021 mendatang. "Yang...

Audiensi Kemendagri, Komisi II DPRA Bahas Finalisasi Qanun Perlindungan Petani

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM – Anggota Komisi II DPR Aceh mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (25/11). Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan konsultasi terkait...