Kisruh Internal PNA, Wak Tar : Hargai Pengorbanan Kami!

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Kisruh internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) terus menyita perhatian publik. Buntut kisruh dalam internal partai lokal besutan kombatan GAM ini menyebabkan dua anggota DPRA didepak dari kursi legislatif. Mereka adalah M Rizal Fahlevi Kirani dari Dapil II dan Samsul Bahri alias Tiyong dari Dapil III.

Perlu diketahui, Ketua Umum PNA DPP PNA Irwandi Yusuf resmi mengirim surat pergantian antar waktu (PAW) kepada dua anggota tersebut. Surat ini tertuang dalam SK Nomor 631/DPP-PNA/II/2022 yang diteken langsung oleh ketua PNA, Irwandi Yusuf dan Miswar Fuadi selaku sekretaris.

BACA : PNA Kubu Irwandi Yusuf Pecat Tiyong dan Fahlevi Kirani dari Pengurus

Menanggapi hal itu, pengurus DPP PNA kubu KLB yang diketuai Tiyong juga angkat bicara. Menurut Tarmizi alias Wak Tar, tindakan Irwandi Yusuf dinilai mengedepankan sikap arogansi. Pasalnya, kader-kader yang “dibuang”oleh Irwandi Yusuf sebelumnya telah banyak berjasa terhadap PNA.

“Hargai pergobanan kami. Jangan ambil kebijakan yang selalu mengesampingkan jasa dan pengorban kader,” ucap Tarmizi alias Wak Tar.

BACA JUGA : Diancam PAW, M Rizal Fahlevi Kirani : Irwandi Yusuf Mau Jadikan PNA sebagai Milik Keluarga

Menurutnya, sikap Irwandi Yusuf seakan-akan memiliki hak prerogratif sebagai pimpinan dengan mengangkangi konstitusi partai yang telah diatur. Akibat tindakan itu, maka dikhawatirkan nantinya akan menciptakan kader untuk bertindak nekat yang disebabkan oleh sikap arogransi Irwandi Yusuf tersebut.

Ia mencontohkan, para pengurus yang dipecat Irwandi Yusuf akhir-akhir ini merupakan kader yang telah banyak berjasa terhadap PNA. Mulai dari memperjuangkan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh hingga kuris legislatif bertambah.

“Walaupun tidak mendapatkan imbalan atas pengorbanan dan konstribus iitu, paling tidak dihargailah,” ujar Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan, tindakan Irwandi Yusuf juga dianggap telah mempersempit makna taat dan kesetiaan. Pasalnya, PNA bukanlah partai milik kelompok atau golongan manapun, tapi milik semua masyarakat Aceh.

“Hari ini, seakan-akan yang disebut kader itu adalah anggota dan pengurus bawah. Sementara pimpinan-pimpinan itu adalah pemilik kader yang tidak terikat dengan kewajiban menjaga nama baik organisasi. Itu pikiran sesat yang tidak secara sadar menjadi perspektif sebagian orang di PNA,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT