Acehjurnal.com – Mediator perundingan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, Juha Christensen, menegaskan bahwa kemerdekaan Aceh tidak akan pernah terwujud. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube SagoeTV pada Senin, 18 Agustus 2025.
Juha menyebutkan bahwa kelelahan akibat konflik berkepanjangan menjadi faktor utama yang mendorong kedua belah pihak ke meja perundingan. Menurutnya, situasi saat itu telah mencapai titik kritis yang membutuhkan penyelesaian damai.
“War fatigue membuat konflik Aceh berada di persimpangan. Saat itu pilihannya hanya dua: terus berperang atau memilih meja runding,” ujar Juha, seperti dikutip dari kanal YouTube SagoeTV, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dia menjelaskan bahwa faktor geopolitik, khususnya posisi strategis Selat Malaka, menjadi alasan utama mengapa kemerdekaan Aceh tidak mungkin didukung oleh negara-negara besar. Selat Malaka dianggap sebagai urat nadi perdagangan dunia yang harus tetap stabil.
“Aceh tidak akan pernah merdeka. Selat Malaka adalah urat nadi perdagangan dunia. Secara geopolitik, tidak ada negara besar yang akan menerima kemerdekaan Aceh,” tegas Christensen.
Juha memuji kemampuan Tengku Malik Mahmud dalam memahami realitas politik global dan menggeser perjuangan GAM dari tuntutan kemerdekaan menjadi penerimaan otonomi luas. Malik disebut sebagai entry point dalam proses perdamaian.
“Malik adalah entry point. Ia memiliki horizon internasional dan paling cepat menangkap realitas politik global,” jelasnya.
Terkait MoU Helsinki, Juha meluruskan misinterpretasi yang menyebutkan dokumen tersebut memberikan status self-government kepada Aceh. Menurutnya, kesepakatan itu hanya mengatur pemberian otonomi khusus.
“Tidak ada istilah self-government dalam MoU. Itu tafsir yang keliru. MoU bicara otonomi luas, bukan pemerintahan sendiri,” tegas mediator asal Finlandia tersebut.
Juha menekankan pentingnya restu dari para kombatan di lapangan untuk keberhasilan perjanjian damai. Tanpa dukungan mereka, perundingan tidak akan memiliki makna yang substantif.
“Restu lapangan sangat penting. Tanpa persetujuan kombatan seperti Zakaria Saman, perundingan tidak akan punya makna,” ujarnya.
Mengenai implementasi MoU Helsinki, Juha membantah anggapan bahwa hanya 30 persen kesepakatan yang dilaksanakan. Dia menyatakan bahwa sebagian besar poin sudah terealisasi meski terdapat perbedaan interpretasi.
“Sebagian besar poin MoU sudah dijalankan. Memang ada interpretasi berbeda, tapi bukan berarti hanya sedikit yang terealisasi,” kata Christensen.
Juha juga menjelaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) bukan berasal dari MoU Helsinki, melainkan produk Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal ini penting untuk diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat.
“Dana Otsus itu hasil UUPA, bukan hasil MoU. Penting diluruskan agar masyarakat tidak salah paham,” jelasnya.
Meski mengakui masih ada kekurangan dalam implementasi perdamaian, Juha menegaskan bahwa situasi saat ini jauh lebih baik dibanding masa konflik. Perdamaian Aceh disebut sebagai capaian besar yang harus dijaga bersama.
“Perdamaian Aceh mungkin tidak sempurna, tapi jelas lebih baik dibanding perang. Itu peace dividend yang harus dijaga bersama,” pungkas Juha Christensen.
Sumber: AJNN (diolah dari wawancara SagoeTV)
