DPRK Aceh Besar Rapat Paripurna LKPJ Bupati 2020, Ini Catatannya

Jantho | AcehJurnal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar menggelar sidang paripurna ke-VII terkait rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar tahun anggaran 2020.

Rapat yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna DPRK Aceh Besar dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, Wakil Ketua I, Bakhtiar dan Wakil ketua II, Zulfikar Aziz.

Adapun rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 diantaranya soal pengelolaan pendapatan daerah, belanja, bidang pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan dan sektor pariwisata.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali mengatakan, berdasarkan analisis kebijakan umum pengelolaan keuangan dalam daerah dalam LKPJ diketahui bahwa pendapatan daerah sebesar Rp 2.053.041.554.558,00 dan realiasi per tanggal 11 Februari 2021 adalah sebesar Rp 1.820.602.312.957,00.

Adapun postur pendapatan daerah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 185.374.458.300,00 atau secara persetanse sebesar 9,03 persen. Kemudian dana perimbangan sebesar Rp 1.137.527.552.000,00 dengan persentase 55,41 persen. Kemudian pendapatan lainnya sebesar Rp 730.139.544.258 atau sebesar 35,56 persen.

“Ini semakin terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 9,03 persen,” kata Ketua DPRK Iskandar Ali.

Iskandar Ali menjelaskan, ini menunjukkan bahwa pendapatan asli belum memberikan sumbangan yang berarti terhadap total penerimaan daerah. Menurutnya, kontribusi transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan melebihi 55 persen, sehingga menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Baktiar ketika dikonfirmasi AcehJurnal.com menjelaskan, jika dianalisis secara lebih mendalam terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020, DPRK Aceh Besar mencatat bahwa pajak daerah sebesar Rp 94.825.000.000,00 dengan persentase sekitar 11,28 persen. Kemudian restribusi daerah sebesar Rp 8.912.805.000,00 dengan persentase sebesar 1,06 persen. Disusul pendapatan lainnya sebesar Rp 730.139/544.258,00 atau 86,83 persen.

“Komponen ini menyumbang hampir 87 persen dari total PAD tahun 2020. Berdasarkan data pula, komponen Pajak dan Retribusi Daerah belum cukup mampu untuk mendongkrak PAD,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Baktiar.

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, DPRK Aceh Besar secara khusus akan menyampaikan kepada Pemkab Aceh Besar untuk menetapkan target penerimaan PAD. Ini dikarenakan selama ini belum dilakukan dengan mempertimbangkan potensi penerimaan dari masing-masing sumber PAD.

Hal ini dapat menyebabkan target yang ditetapkan terlalu rendah, sehingga realisasinya dapat menjadi sangat tinggi persentasenya, atau target yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga realisasinya dapat menjadi terlalu rendah.

“Untuk mengkaji potensi penerimaan PAD, diperlukan kajian yang sistematis untuk mengukur potensi penerimaan PAD agar pemerintah dapat memprediksi target penerimaan secara lebih akurat,” kata Baktiar.

Selanjutnya, ia meminta agar pemerintah perlu mengidentifikasi kembali berbagai pajak dan retribusi daerah yang potensinya besar dan mengembangkan inovasi pemerintahan agar pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih optimal. Diantaranya perlu mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah agar PAD Aceh Besar dapat meningkat.

Begitu halnya sektor pariwisata Aceh Besar yang selama ini belum berkembang dengan baik. Mulai dari sistem pengelolaan yang belum optimal serta pengembangannya yang masih terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan pengembangan pariwisata.

“Padahal betapa pentingnya pengembangan potensi agar PAD meningkat dan dapat pula menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Baktiar.

Sementara itu, kemampuan manajerial pimpinan OPD merupakan salah satu aspek penting agar penerimaan PAD menjadi optimum. Bagi OPD yang mengelola PAD, pimpinan OPD harus mampu bekerja keras untuk menghasilkan PAD, mengembangkan inovasi pemerintahan agar PAD meningkat dengan biaya pemungutan PAD yang lebih murah.

Selanjutnya, pendapatan dari zakat  terjadi penurunan sekitar 15,39% pada perubahan dari Rp. 17.000.000.000,- saat perubahan menjadi Rp. 14.384.090.841., dan saat perubahan masuknya infaq sebesar Rp. 2.615.909.159,-,lain-lain PAD yang sah terjadi penurunn sebesar 7,55% atau sekitar Rp. 4.350.000.000,- penurunan terjadi pada pendapatan bunga deposito.

DPRK Aceh Besarmenyampaikan catatan terhadap penurunan penerimaan zakat. Hal ini kontraproduktif dengan upaya menegakkan syariat Islam secara kaffah di Aceh Besar. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar bagi peningkatan kesadaran warga untuk membayarkan zakat melalui BaitulMaal yang amanah, professional dan melayani warga yang hendak membayar zakat melalui Baitul Maal,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT