DPRA Bentuk Pansus, Muhammad MTA : Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Sesuai Aturan

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyebutkan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 sangat rendah sehingga membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pemerintah Provinsi Aceh menyebut realisasi anggaran sudah sesuai dengan aturan.

Berdasarkan data dipublikasi di situs P2K-APBA milik Pemerintah Aceh, realisasi keuangan APBA 2021 per-Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) hingga 1 Juli mencapai 25,3%. Persentase itu dari target 30% hingga 15 Juli mendatang.

Di data itu juga disebutkan pagu anggaran sebanyak Rp 16,763 triliun. Secara lebih rinci menyebutkan, target dan realisasi anggaran dari 56 SKPA. Ada lima SKPA yang realisasi anggaran masih di bawah 10%, yaitu Dinas Dayah (3,1%) dan Perkim (2,3%n), Disnak (7,2%), Arpus (9,4%) dan Isra (9,2%).

Sementara dinas lain ada yang sudah mencapai 43%. Selain itu, realisasi anggaran di empat SKPA disebut telah melampaui target. SKPA yang belum mencapai target masih ada waktu hingga 15 Juli.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menjelaskan, serapan anggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh dipastikan berjalan sesuai aturan.

“Namun terkait serapan di bidang pengadaan barang dan jasa selama ini SKPA menyesuaikan dengan aturan terbaru pemerintah dalam hal ini Perlem LKPP terbaru,” kata juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dikutip pada laman detik.com, Jumat (2/7/2021).

Menurutnya, pembentukan Pansus oleh DPR Aceh sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif. Pemerintah Aceh, jelasnya, menyambut positif Pansus tersebut. Menurutnya, apapun nama Pansus-nya, DPRA tentunya akan menjalankan tugas berdasarkan tupoksinya.

Advertisement

“Tentu nantinya pihak Pemerintah Aceh melalui pejabat terkait akan menjelaskan secara detail kepada dewan apabila diperlukan,” tambahnya.

Sebelumnya, DPRA bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021. Tim ini bakal mengusut penyebab realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 masih rendah serta dugaan ada mafia proyek.

Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, mengatakan usulan pembentukan Pansus awalnya mengemuka saat rapat pimpinan DPR Aceh dengan pimpinan fraksi di DPR Aceh. Anggota DPRA menilai realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemprov Aceh sangat rendah hingga 1 Juli.

Menurut Dahlan, anggaran yang dikelola Pemprov Aceh itu termasuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.

“Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh,” jelas Dahlan dalam keterangan terpisah.

Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin, menyebut realisasi anggaran di hampir semua SKPA baru sekitar 6% sampai 8%. Data itu diperoleh setelah pihaknya menggelar rapat komisi dengan pejabat SKPA.

“Hingga 1 Juli kemarin, belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh,” ujar Ihsanuddin.

“Sudah sewajarnya DPR Aceh membentuk Pansus untuk menanyakan ada apa ini? Kami sangat sepakat dengan pembentukan Pansus ini,” pungkas Ihsanuddin. [detik.com]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT