Demokrat Tolak RUU Ciptaker, T. Riefky Harsya : Cacat Substansi

JAKARTA | ACEHJURNAL.COM – Partai Demokrat secara tegas menolak Rancanga Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Penolakan itu dianggap dengan alasan tidak memiliki urgensi di tengah pandemi covid-19, cacat substansi dan prosedur.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, perlu kajian mendalam dalam membahas permasalahan ini secara komprehensif. Menurutnya, pembahasan itu harus melibatkan instansi terkait agar mencari solusi alternatif.

“Kami dari Partai Demokrat menyatakan tegas menolak RUU Cipta Tenaga Kerja. Perlu dikaji dulu lebih mendalam agar produk yang dihasilkan pada RUU Ciptaker ini bersifat adil dan mampu menumbuhkembangkan ekonomi dan membuka lapangan kerja yang nyata,” kata Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers rilisnya, Minggu (4/10) malam.

Anggota DPR RI asal Aceh ini menjelaskan, ada lima hal yang perlu menjadi pusat perhatian serius mengapa Partai Demokrat menolak RUU Ciptaker tersebut. Pertama, RUU Ciptaker dianggap tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan memaksa di tengah pandemi covid-19. Penanganan covid-19 harus menjadi prioritas utama dalam menyelamatan jiwa manusia serta memulihkan ekonomi rakyat.

Kedua, RUU Ciptaker membahas secara luas beberapa undang-undang sekaligus (omnimbus law). Ini dikarenakan besarnya implikasi dari perubahan tersebut.

“Maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Apalagi masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini. Tidak bijak jika kita memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemikian kompleks ini secara terburu-buru,” kata Teuku Riefky Harsya.

Ketiga, rancangan undang-undang diharapkan bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Di sisi lain, kepentingan kaum pekerja juga tidak boleh diabaikan. Namun, rancangan undang-undang ini justru berpotensi membuat hak-hak dan kepentingan kaum pekerja semakin terpinggirkan. Teuku Riefky mencontohkan, adanya pemangkasan sejumlah aturan perijinan, investasi dan ketenagakerjaan.

Keempat, Partai Demokrat menilai RUU Ciptaker dianggap telah bergesernya semangat Pancasila ke arah ekonomi kapitalis dan terlalu neo-liberalistik. Sehingga, Partai Demokrat mempertanyakan apakah RUU Cipatker tersebut masih mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial.

“Poin kelima adalah, selain cacat substansi, RUU Ciptaker juga bersifat cacat prosedur. Kami menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi Tripartit, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Mengenang 19 Tahun Kepergian Tgk Abdullah Syafi’ie, Panglima Kharismatik Aceh

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Jumat (22/1) besok, genap 19 tahun berpulangnya Allahyarham Tgk Abdullah Syafi'i, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sapaan akrab...

Ambil Kayu Panjang Umur, 10 Pendaki Gunung Dempo Diblacklist

Palembang | Sebanyak 10 orang pendaki Gunung Dempo di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, dicatat namanya dalam daftar hitam atau blacklist, lantaran kedapatan membawa kayu...

Dayah Serambi Mekkah Terbakar, Tarmizi, SP: Saya sudah perjuangkan Rp 500 Juta

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Anggota DPRA, Tarmizi SP menyampaikan belasungkawa atas musibah kebakaran yang menimpa Pesantren Serambi Mekkah. Perlu diketahui, dayah besutan Almarhum...

BERITA TERKAIT

Mengenang 19 Tahun Kepergian Tgk Abdullah Syafi’ie, Panglima Kharismatik Aceh

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Jumat (22/1) besok, genap 19 tahun berpulangnya Allahyarham Tgk Abdullah Syafi'i, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sapaan akrab...

Ambil Kayu Panjang Umur, 10 Pendaki Gunung Dempo Diblacklist

Palembang | Sebanyak 10 orang pendaki Gunung Dempo di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, dicatat namanya dalam daftar hitam atau blacklist, lantaran kedapatan membawa kayu...

Dayah Serambi Mekkah Terbakar, Tarmizi, SP: Saya sudah perjuangkan Rp 500 Juta

Banda Aceh | AcehJurnal.com - Anggota DPRA, Tarmizi SP menyampaikan belasungkawa atas musibah kebakaran yang menimpa Pesantren Serambi Mekkah. Perlu diketahui, dayah besutan Almarhum...