Catatan Kemendagri Terkait Aspirasi Rp 2,7 Triliun, Safaruddin : Itu Bukan Pokir Dewan

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin mengaku banyak program Aceh yang termaktub dalam RAPBA tahun 2021 tidak sesuai rancangan kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Hal ini berdasarkan sejumlah catatan Dijen Keuangan Kemendagri yang dianggap cacat prosedur.

“Dilihat dari catata Ditjen Keuangan Mendagri, banyak kegiatan usulan secara mekanismenya tidak memenuhi proses penganggaran yang benar. Sehingga pihak Kemendagri meminta untuk menyesuaikan kembali dan mencari kegiatan pengganti,” kata Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin kepada AcehJurnal.com, Jumat (8/1/2021).

Dari hasil proses evaluasi itu, melahirkan sejumlah rekomendasi dalam menyesuaikan segala pemenuhan aspek penganggaran yang harus sesuai dengan regulasi. Dalam proses eveluasi RAPBA tahun 2021 turut melibatkan sejumlah pihak. Diantaranya Kemendagri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari hasil evaluasi itu disimpulkan bahwa dana aspirasi dewan sebesar Rp 2,7 Triliun dalam APBA tahun 2021 harus disesuaidengan dengan RKPA.

“Di sisi lain, kita telah menyampaikan klarifikasi kepada Kemendagri dan KPK bahwa dana itu bukan usulan pokir. Selama ini aspirasi DPR Aceh tidak melebihi Rp 2 Triliun,” kata Safaruddin.

Legislator muda dari Partai Gerindra ini meminta kepada semua pihak agar tidak beranggapan berlebihan. Padahal program-program yang disampaikan dalam RAPBA semuanya adalah milik semua anggota DPR Aceh. Menurutnya, dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas platfon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 awalnya tertera Rp14,8 triliun.

“Namun dikarenakan ada SiLPA sebesar Rp 2,8 Triliun, maka angkanya bertambah menjadi Rp 16,9 Triliun. Lalu terjadi pergeseran usulan tambahan anggota DPR Aceh, baik dari usulan masing-masing fraksi sehingga harus ada kegiatan selanjutnya yang harus diinput,” tambahnya.

Safaruddin menjelaskan, selama ini pihak yang menginput segala usulan bukanlah DPR Aceh, melainkan tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA. Dari hasil catatan lain, kurangnya anggaran dalam bentuk pengawasan atau dana aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang seharusnya perlu dipenuhi.

“Belum lagi tahap penyesuaian anggaran harus memenuhi belanja modal, hibah serta anggaran untukForum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga harus diprioritaskan dalam RAPBA tahun 2021. Harapannya mudah-mudahan kedepannya RAPBA tahun 2021 menjadi APBA yang mampu menjawab dalam menangani kehidupan masyarakat Aceh,” pungkasnya. [Parlementaria]

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT