Soal Dana Pembangunan, DPRA Ajak Pj Gubernur Aceh Cari Solusi Alternatif ke Pusat

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banggar) DPR Aceh meminta Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki agar fokus mencari alternatif skema pendanaan program besar untuk Aceh melalui kementerian dan lembaga di pusat.

Hal ini disampaikan juru bicara Banggar DPR Aceh, M. Rizal Fahlevi Kirani pada sidang paripurna DPRA dalam rangka pembahasan rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2022, di gedung utama DPRA, di Banda Aceh, Rabu (2/08/2023).

“Meminta Pj Gubernur Aceh untuk melakukan upaya alternatif dalam mencari skema pendanaan lain dengan kementerian atas program dan kegiatan yang menimbulkan pendanaan besar,” kata Juru Bicara Banggar DPRA M Rizal Falevi Kirani.

Politisi PNA ini menjelaskan, skema pendanaan dimaksud adalah untuk kelanjutan pembangunan diantaranya jalan multiyears Aceh, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, rumah sakit regional Aceh dan pembangunan lainnya. Menurutnya, solusi altenatif tersebut merupakan salah salah satu upaya proteksi untuk mencegah kurangnya pendanaan pasca berakhirnya dana otsus Aceh pada 2027 mendatang.

Selain itu, Banggar DPRA juga meminta Pj Gubernur Aceh melakukan koordinasi lintas pihak eksternal untuk mencari formulasi sumber pendanaan lain. Tujuannya untuk menangani jalan yang telah selesai dibangun yang telah dibangun, tetapi membutuhkan alokasi rehabilitasi besar seperti proyek jalan multiyears tersebut.

“Karena jika terus-terusan bergantung pada APBA dipastikan pemeliharaan infrastruktur tersebut sulit, mengingat biayanya juga cukup besar. Maka dari itu perlu dilakukan skema baru termasuk meningkatkan status kewenangan jalan menjadi nasional,” ucap M. Rizal Fahlevi Kirani.

Fahlevi juga meminta Pj Gubernur Aceh perlu melakukan pertemuan dengan multi stakeholder dalam rangka observasi ulang seluruh proyek strategis yang telah direncanakan. Kemulian ikut mengkaji ulang sumber pendanaan terhadap program besar.

Dalam kesempatan ini, DPRA juga mendorong Pj Gubernur Aceh menuntaskan seluruh program yang direncanakan, termasuk advokasi kebijakan khusus perpanjangan dana otsus Aceh.

“Karena, jika melihat fakta saat ini, belum terlihat adanya upaya khusus dari Pj Gubernur Aceh melakukan advokasi simultan demi kepentingan masa depan dana otonomi khusus Aceh,” pungkasnya. [Parlementaria]