Acehjurnal.com – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie Jaya, Muhammad Zubir, SH., MH., mengecam keras dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri. Insiden ini terjadi terhadap Muhammad Reza, Kepala Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, pada Kamis (30/10/2025).
Akibat peristiwa tersebut, korban dilaporkan mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis di puskesmas setempat. Kondisi ini memperkuat kritik terhadap tindakan yang diduga dilakukan oleh pejabat publik tersebut.
“Tindakan arogansi dan kekerasan seperti ini tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik, seorang pemimpin daerah. Ini sangat memalukan dan mencederai kepercayaan masyarakat,” tegas Zubir dalam keterangannya pada Jumat (31/10/2025).
Zubir menilai tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak citra Kabupaten Pidie Jaya. Kekhawatiran ini muncul menjelang daerah tersebut bersiap menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh ke-37.
“Seharusnya, citra Pidie Jaya sedang naik dengan event besar tingkat provinsi itu. Tapi kini malah dirusak oleh tindakan pejabatnya sendiri,” tambah Zubir. Ia menekankan bahwa momen penting seperti MTQ seharusnya diiringi dengan perilaku positif dari para pemimpin.
YARA mendorong korban untuk segera melaporkan kejadian ini kepada kepolisian, baik di Polres Pidie Jaya maupun Polda Aceh. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kasus diproses secara hukum dan memberikan efek jera.
“Zubir berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan. Jangan sampai tindakan kekerasan seperti ini menjadi kebiasaan, apalagi pelakunya pejabat publik,” ujar Zubir. Transparansi dalam proses hukum dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Zubir juga mengingatkan bahwa korban merupakan penggerak Gugus Depan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Muhammad Reza terlibat dalam program makan bergizi gratis bagi siswa di seluruh Indonesia, yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI.
“Kasus ini seharusnya menjadi tamparan keras. Jika penggerak program nasional saja bisa dianiaya, bagaimana nasib masyarakat biasa?” tutup Zubir. Pernyataan ini menegaskan keprihatinan atas dampak luas dari insiden kekerasan oleh pejabat publik.
Sumber: beritamerdeka.net
