Acehjurnal.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan kekhawatiran mendalam mengenai dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terhadap kemampuan keuangan daerah. Kekhawatiran ini terutama menyangkut pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kelangsungan program pemerintah di daerah.
Hal tersebut disampaikan Muzakir Manaf usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah Aceh pasca pengurangan alokasi dana TKD.
“Soal TKD, nanti kalau ada pengurangan, daerah harus memberikan gaji ASN itu pasti ada kekhawatiran. Itu jadi masalah besar kita semuanya,” ungkap Gubernur Muzakir Manaf, menjelaskan betapa seriusnya implikasi dari kebijakan ini bagi stabilitas keuangan daerah.
Secara rinci, anggaran TKD nasional pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp919,9 triliun. Sementara itu, untuk tahun 2026, pemerintah pusat awalnya mengajukan anggaran TKD sebesar Rp650 triliun.
Namun, dalam proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terjadi perubahan. Pemerintah kemudian menambah pagu anggaran TKD tersebut sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Meski ada penambahan secara nasional, Provinsi Aceh justru mengalami pemotongan alokasi yang signifikan. Daerah istimewa ini dipangkas sekitar 25% dari anggaran TKD yang diterimanya pada tahun sebelumnya.
Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa situasi ini merupakan masalah bersama bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. “Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya,” tegasnya, menekankan bahwa dampaknya akan dirasakan secara luas.
Selain persoalan TKD, Gubernur juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, masalah infrastruktur masih menjadi tantangan serupa di berbagai wilayah.
“Masalah infrastruktur, di semua provinsi, Kabupaten Kota banyak masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing,” jelas Muzakir Manaf, berharap ada perhatian khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Pernyataan Gubernur Aceh ini menggarisbawahi ketegangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menyusul penyesuaian anggaran TKD. Kekhawatiran utama adalah dampak langsung terhadap operasional pemerintahan dan kesejahteraan para ASN di daerah.
Dengan pemotongan sebesar 25% ini, Pemerintah Aceh dituntut untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian dalam mengelola anggaran daerah. Langkah strategis diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dan hak-hak ASN tetap dapat terpenuhi.
Sumber: CNBC Indonesia
