Tekait Sengketa Pembebasan Lahan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Tim Pansus DPRA Minta Panitia Segera Lunasi Sesuai Prosedur

Sigli | AcehJurnal.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP) DPRA Dapil 2 menggelar audiensi dengan masyarakat Kabupaten Padang Tiji, Pidie pada Rabu (11/8/2021) kemarin. Audiensi ini digelar Tim Pansus DPRA Dapil Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya menyikapi sengketa dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Sigli – Banda Aceh.
Tim Pansus LHP BPK DPRA Dapil 2 diketuai oleh M Rizal Fahlevi Kirani. Adapun anggota tim Pansus DPRA diantaranya Dahlan Jamaluddin, Tgk Anwar Keulibeut, Kartini, Syahrial, Ibrahim, Nurlelawati, Ihsanuddin MZ, Dalimi, Dahlan Jamaluddin dan Wahyu Wahab Usman.
“Audiensi kemarin kita mendengar langsung keluhan masyarakat yang terlibat langsung sengketa proses pembebasan lahan untuk pembangun tol Sigli-Banda Aceh,” kata Tgk Anwar Keulibeut kepada AcehJurnal.com, Kamis (12/8/2021).
Baca : Proyek Jalan Tol Padang Tiji Diselimuti Masalah, Warga Protes Tanah Dihargai Tak Sesuai Prosedur
Politisi Partai Aceh ini meminta kepada pihak panitia agar segera menyelesaikan sengketa dengan cara membayar ganti rugi tahan milik masyarakat sesuai prosedur. Menurutnya, pihak panitia harus segera menindaklanjuti keluhan warga selaku pemilik tanah. Sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal anarkis akibat amarah masyarakat kepada pihak panitia.
Advertisement

“Kita minta kepada pihak panitia agar segala permasalahan segera diproses, baik soal harga ganti rugi yang tidak sesuai prosedur. Malu jika sampai ke telinga publik dan jelas-jelas merugikan negara,” tegas Tgk Anwar Keulibeut.
Diberitakan sebelumnya, warga Kecamatan Padang Tiji meminta DPRA agar mendesak Pemerintah Aceh segera menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah yang baru. Sehingga pihak panitia akan melakukan pengadaan tanah ulang yang diduga manipulatif.
Masalah pembabasan lahan itu muncul lantaran pemilik tanah yang terdampak di sejumlah desa di Kecamatan Padang Tiji menolak uang ganti rugi yang ditawarkan. Ini dikarenakan uang ganti rugi yang dibayarkan kepada warga tidak sesuai prosedur.
Salah satu pemilik tanah, Bisuldy mengatakan, pengadaan tanah jalan tol di Padang Tiji diduga terindikasi cacat prosedur dan berbau praktik mafia tanah.  Ia mencontohkan, harga ganti rugi tanah di jalan nasional Banda Aceh – Medan hanya Rp 415 ribu per meter. Harga itu sudah termasuk kategori sudah tanah yang sudah ditimbun.
“Padahal harga pasaran tidak segitu. Malahan harga tanah di jalan Banda Aceh – Medan ini minimal Rp 500 ribu per meter dengan kondisi belum ditimbun. Kejanggalan lainnya banyak lahan warga yang berada di wilayah pedalaman dibayar mahal. Malahan ada lahan warga yang terkena pembebasan lahan tidak dibayar. Sebalinya, ada lahan warga yang tidak terkena pembebasan lahan malahan dibayar,” kata Bisuldy kepada AcehJurnal.com via telepon seluler, Kamis (12/8/2021). []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT