Soal Biaya Renovasi Rumah Rp 1,2 Miliar, Ketua DPRA Minta Maaf Kepada Rakyat Aceh

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Warganet dihobehnya beredarnya biaya renovasi ruang tamu dan aksesoris rumah dinas Ketua DPRA di situs jejaring medsos. Biaya yang dikucurkan juga sangat fantastis, yakni mencapai Rp 1 Miliar lebih. Biaya yang tidak sedikit ini mendapat tanggapan dingin dari masyarakat Aceh yang kondisi perekonomian susah akibat pandemi Covid-19.

Baca : Isu Dahlan “Minta Diganti” sebagai Ketua DPRA, Sinyal Lempar Handuk?

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis web yang diperoleh dari Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Syakya Merizal.

Adapun pengadaan barang dan jasa di APBA 2021 tersebut diketahui untuk renovasi ruang tamu dan asessoris rumah dinas Ketua DPRA, seperti pengadaan gorden Rp198 juta lebih, wallpaper Rp150 juta. Kemudian pengadaan ambal Rp140 juta. Tak hanya itu, biaya untuk sofa ruang tamu juga dikucurkan sebanyak Rp 83,6 Juta serta jam dinding sebanyak Rp 12 Juta.

Menggapi tudingan itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin akhirnya angkat bicara. Politikus Partai Aceh ini mengaku ikut heran soal kucuran anggaran yang mencapai Rp 1,2 Miliar lebih.

“Itu bukan usulan saya. Bukan keinginan saya, bahkan saya tidak pernah meminta itu. Jadi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah melukai hati rakyat. Apalagi di tengah situasi sulit di tengah pandemi,” kata Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin saat menggelar konferensi pers di Ruang Media Center DPRA, Senin (5/7/2021).

Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk renovasi rumah dinas itu baru diketahuinya usai berseliweran di medsos. Ia mengaku, adanya anggaran itu baru diketahuinya saat pekerja pemasangan wallpaper tiba-tiba bertandang ke rumah dinasnya tersebut.

“Setelah saya langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan untuk menanyakan perihal pengadaan tersebut,” tambahnya.

Dahlan menegaskan, hingga saat ini dirinya tidak membutuhkan anggaran untuk merenovasi rumah dinas yang ditempatinya. Bahkan, ia menolak adanya pengadaan tersebut. Pasalnya, katanya lagi, dirinya tidak pernah diberitahukan sebelumnya saat pertama kali menghuni rumah dinas.

“Jadi saya tegaskan bahwa sama sekali tidak membutuhkan itu. Ini sama sekali tidak berbasis kebutuhan. Persoalan yang mendasar bahwa adanya sistem tata kelola penganggaran selama ini tidak berbasis kebutuhan,” pungkasnya. []