BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Zulfadli, A.Md resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sisa masa jabatan periode 2019-2024. Sapaan akrab Abang Samalanga ini menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yaya yang sama-sama diusung dari Partai Aceh.
Prosesi pelantikan dilaksanakan pada Sidang Paripurna Istimewa DPRA, Banda Aceh, Kamis (19/10/2023). Usai dilantik dan disumpah, Zulfadli ikut ditepungtawari (peusijuek) oleh Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar.
Turut dihadiri Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, Sekjend Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar, Ketua KPA Bireuen, Tgk. Darwis Jeunieb serta sejumlah unsur pimpinan tinggi jajaran KPA/PA.
Dari kalangan Pemerintah Aceh, turut hadir Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Sekda Aceh, Bustami, Asisten I, Mawardi serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
“Ada beberapa pesan yang disampaikan Wali Nanggroe kepada Ketua DPRA yang baru dilantik,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun MPA.
Salahsatu yang harus menjadi fokus Ketua DPRA yang baru dilantik adalah mengenai implementasi butir-butir MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UUPA. “Apa yang belum selesai harus diselesaikan. Harus menjadi fokus, karena itu adalah batu pijakan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka,” kata Wali Nanggroe, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar.
Ia juga menambahkan bahwa, jika diimplementasi secara maksimal, MoU Helsinki dan UUPA adalah kesempatan besar bagi Aceh untuk membangun dalam segala bidang. Dampak positif yang akan diraih bukan untuk Aceh, tapi juga untuk Indonesia.
“Kalau ekonomi Aceh bagus, akan ikut memperkuat ekonomi Indonesia. Untuk kesekian kalinya Aceh akan dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia,” sebut Wali Nanggroe.
Selain itu, dengan telah dilantiknya ketua yang baru, Wali Nanggroe berharap momentum tersebut akan membawa energi bagi seluruh anggota DPRA dari berbagai fraksi dalam membangun Aceh.
Ia juga meminta agar DPRA tetap membangun sinergisitas dengan berbagai pihak, khususnya dengan Pemerintah Aceh dan jajarannya demi kemajuan pembangunan Aceh.
“Harus solid dalam memperjuangkan kepentingan Aceh,” ucapnya lagi.
Kepentingan Aceh yang dimaksud mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh, adat istiadat, hingga pembangunan moral Bangsa Aceh.[PARLEMENTARIA]
