Polemik Pilkada di Aceh, Haji Uma : Mendagri Jangan Bersilat Lidah

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman meminta pemerintah pusat tetap komit terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022. Senator Aceh yang akrab disapa Haji Uma mengatakan, kontestasi politik di Aceh harus berlandaskan UUPA sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Jika Pilkada Aceh tidak dilaksanakan tahun 2022 justru akan menciptakan konflik baru antara Pemerintah Aceh dengan pusat,” kata Haji Uma kepada AcehJurnal.com, Sabtu (6/2).

Haji Uma mengatakan, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sudah jelas diatur dalam pasal 65 (1) UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam aturan ini, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui p

Advertisement

emilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Selain itu Haji Uma menilai jika Pilkada dilaksanakan serentak tahun 2024 dapat dipastikan Indonesia sama sekali belum siap. Pasalnya, katanya lagi belajar dari pengalaman Pemilu tahun 2019 lalu, sebanyak 894 petugas penyelenggara Pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

“Kejadian yang sama dengan jumlah korban jiwa yang lebih besar dapat dipastikan kembali terjadi mengingat pelaksanaan Pilkada dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, siapa yang akan bertanggungjawab,” kata Haji Uma.

“Mendagri untuk tidak bersilat lidah dalam penafsiran pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 dengan menjadikan rujukan pasal 65 ayat 2 UUPA terkait masa jabatan dengan mengesampingkan pasal 65 ayat 1 UUPA. Sehingga pada akhirnya nanti setelah melalui berbagai proses negosiasi dan advokasi tetap dapat dilaksanakan tahun 2022,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT