Acehjurnal.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat telah menganggarkan dana sebesar Rp6,5 miliar untuk merehabilitasi gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Jalan Nasional, Meulaboh. Alokasi anggaran ini telah disiapkan sejak tahun 2023 dan akan berlangsung hingga 2025.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Aceh Barat, Edy Juanda, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi gedung, pemasangan interior, dan penyediaan sarana di Gedung MPP Aceh Barat. “Langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi publik,” ujarnya.
Keberadaan MPP ini merupakan wujud komitmen Pemkab Aceh Barat dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mall Pelayanan Publik. Tujuannya adalah mengintegrasikan pelayanan guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat.
Edy Juanda memaparkan bahwa pembangunan MPP telah dimulai sejak 2023 dan dilaksanakan secara bertahap dengan total biaya sekitar Rp6,5 miliar. Gedung MPP terdiri dari empat lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. “Lantai satu dan dua digunakan untuk pelayanan publik, lantai tiga untuk kantor DPMPTSP Aceh Barat, dan lantai empat atau rooftop akan digunakan sebagai kantin dan sarana ibadah atau mushala,” jelasnya.
MPP Aceh Barat telah memulai operasionalnya secara terbatas sejak 6 Oktober 2025. Rencananya, gedung ini akan diresmikan pada 15 Oktober 2025. Peluncuran besar (grand launching) akan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada triwulan IV tahun 2025. Dengan demikian, MPP ini akan menjadi MPP ke-9 di Aceh dan ke-290 di Indonesia.
Saat ini, MPP Aceh Barat telah diisi oleh 19 penyelenggara pelayanan. Di antaranya terdapat delapan instansi vertikal dan pemerintah provinsi, seperti Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Pengadilan Negeri Meulaboh, Kantor Imigrasi Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh, serta BPOM Banda Aceh.
Selain instansi vertikal, MPP juga menyediakan layanan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Taspen. Terdapat pula delapan organisasi perangkat daerah lainnya yang turut memberikan pelayanan di lokasi tersebut.
Dengan beroperasinya MPP ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi dalam satu gedung. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan MPP untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna layanan.
Sumber: Republika.co.id
