Acehjurnal.com – Pemerintah Aceh bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi penanganan bencana se-Aceh 2025. Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Forum tersebut membahas kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di seluruh wilayah Aceh.
Fadhlullah dalam sambutannya menyoroti kondisi terkini dengan menyatakan, “Dalam beberapa pekan terakhir, Aceh kembali dilanda banjir, termasuk di Aceh Jaya. Kita tahu, Aceh adalah daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.”
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto beserta para deputinya. Turut hadir seluruh bupati dan wali kota se-Aceh atau perwakilannya, menunjukkan komitmen kolektif dalam penanganan bencana.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh dan BNPB secara bersama meninjau evaluasi penanganan bencana sepanjang tahun 2024. Dibahas pula kebutuhan tambahan dukungan untuk tahun mendatang guna meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.
Wakil Gubernur Fadhlullah mengakui bahwa bantuan BNPB pada 2024 telah diterima oleh sejumlah kabupaten/kota. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk menjawab tingkat kerentanan Aceh terhadap bencana alam.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan tambahan bantuan dan program mitigasi untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini bertujuan agar kesiapsiagaan daerah semakin optimal dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Fadhlullah mengungkapkan harapannya dengan mengatakan, “Harapan kami, pada 2026 akan ada lebih banyak program dan bantuan dari BNPB bagi Aceh.” Pernyataan ini menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengonfirmasi bahwa terdapat sepuluh kabupaten/kota di Aceh yang akan menerima bantuan baru dari BNPB. Saat ini proses administrasi dan penganggaran masih berlangsung di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Fadhlullah menutup pernyataannya dengan optimisme, “Mudah-mudahan dengan adanya pergantian Menteri Keuangan, proses penyaluran bantuan untuk Aceh bisa dipercepat.” Harapan ini mencerminkan urgensi penanganan kerentanan bencana di daerah tersebut.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi pusat. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Provinsi Aceh.
Dengan adanya forum ini, diharapkan terbangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu dan responsif. Hal ini sejalan dengan karakteristik geografis Aceh yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
[Sumber: Kantor Berita Pemerintah Aceh]
