Obituari Carmel Budiardjo : Pejuang HAM yang Kerap Membantu Hasan Tiro

Jakarta – Dalam mengampanyekan permasalahan pelanggaran HAM semasa kebijakan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, mantan Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak menyebut Carmel mampu menghimpun informasi dari berbagai sumber, sehingga datanya layak dipercaya.

Otto mengaku menyaksikan sendiri ketika Carmel “membongkar semua dokumennya”, di antaranya surat-surat dari berbagai sumber terkait masalah terutama di Aceh.

Semasa hidupnya, Carmel mendirikan organisasi TAPOL – singkatan dari Tahanan Politik – yang mengampanyekan dan mengadvokasi berbagai dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Jadi sangat luas pengetahuannya, informasinya, sehingga memudahkan beliau melakukan validasi informasi yang beliau peroleh. Itu luar biasa,” ungkap Otto kepada BBC News Indonesia, Jumat (11/06).

Baca : Carmel Budiarjo, Pejuang HAM untuk Aceh, Timor Leste dan Papua Tutup Usia

Nur Djuli, mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam kesepakatan Helsinki (15 Agustus 2005), Nur Djuli, mengatakan Carmel merupakan sosok yang disebutnya “sangat kuat memegang prinsip”.

“Dia pernah mengkritik langsung Hasan Tiro (pendiri GAM), sahabatnya, terkait suatu masalah, yang dia tak setuju,” ungkap Nur Djuli kepada BBC News Indonesia, Jumat (18/06).

“Jadi dia tak pantang, meski kawan. Dia akan terus mengkritiknya kalau tak sesuai prinsipnya,” tambah Nur Djuli yang pernah bertemu beberapa kali dengan Carmel di kediamannya di London.

Sementara, Joaquim da Fonseca, mantan Duta Besar Timor Leste untuk Inggris dan dahulu terlibat gerakan perlawanan terhadap pendudukan Indonesia, menyebut Carmel sebagai “jendela” dunia untuk melihat Timor Leste.

“Ibu Carmel itu menyediakan sebuah jendela, di mana orang-orang dari luar dapat melihat ke dalam, untuk mengamati keadaan di Timor Leste,” kata Joaquim kepada wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, Jumat (11/06).

Dia juga menyediakan sebuah corong bagi orang Timor Leste tanpa harus berbicara sehingga suaranya bisa didengar, tambahnya. Penilaian serupa juga diungkapkan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua.

“Carmel tolong kami orang Papua untuk mendefinisikan kembali siapa orang Papua,” kata Benny Giay kepada BBC News Indonesia, Jumat (18/06).

“Dia [Carmel Budiardjo] menjadi penyambung lidah orang Papua di dunia internasional,” tambahnya.

Adapun aktivis kemanusiaan, Ita Fatia Nadia, yang bekerja sama dengan Carmel Budiardjo dalam membantu dan mendokumentasikan tahanan politik 1965, menganggap Carmel sebagai panutannya dalam berkomitmen.

“Jadi komitmen dan konsistensi ibu Carmel terhadap tapol 1965 itu selalu hidup dan kita selalu diingatkan,” kata Ita Nadia kepada BBC News Indonesia.

Menurut Ketua Dewan Tapol, Steve Alston, Carmel masih cukup aktif hingga sekitar tiga tahun lalu, meski pendengarannya mulai bermasalah.

“Menghadiri pertemuan dan berpartisipasi dalam pertemuan semakin sulit baginya meskipun ia memakai berbagai alat bantu pendengaran.

“Jadi ia menulis artikel dan menerjemahkan bahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sampai sekitar tiga tahun lalu,” kata pria yang telah mengenal Carmel sejak tahun 1980-an.

Kecuali pendengarannya, Carmel relatif cukup mandiri hingga usia 95 tahun dan akhirnya pindah ke panti jompo di pusat kota London pada 2020.

Pernah ditahan tanpa diadili karena dituduh anggota PKI

Bersama organisasinya itu, perempuan kelahiran 1925 ini menyuarakan tuntutan pembebasan para tahanan politik yang masih berada di penjara.

Namanya mulai dikenal setelah terlibat mengadvokasi nasib tahanan politik 1965 yang dibuang ke Pulau Buru, di penjara atau kamp penempatan, tanpa diadili karena dicurigai terlibat dalam Partai Komunis.

Carmel Budiardjo pernah ditahan selama tiga tahun tanpa diadili pada 1965 setelah peristiwa G30S, karena dituduh anggota Partai Komunis Indonesia. Tuduhan yang berulangkali dia bantah.

Dia sendiri pernah ditahan selama tiga tahun tanpa diadili pada 1965 setelah peristiwa G30S, karena dituduh anggota Partai Komunis Indonesia. Tuduhan yang berulangkali dia bantah.

Pada 1952, dia menikah dengan seorang pejabat pemerintah Indonesia, Suwondo Budiardjo, yang dikenalnya di Praha, dan kemudian menetap di Indonesia.

Sempat bekerja di Kantor Berita Antara sebagai penerjemah dan sebagai peneliti ekonomi di Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta antara 1955-1965.

Tapi Carmel dipecat dari Departemen Luar Negeri tahun 1965 setelah militer di bawah pimpinan Jendral Suharto berkuasa.Tiga tahun kemudian, suaminya dipenjarakan oleh Pemerintah Orde Baru karena dituduh terlibat gerakan komunis di Indonesia.

Pada tahun 1971, Carmel dibebaskan dari penjara dan diusir dari Indonesia. Setelah Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI, Carmel baru mendapat izin masuk ke Indonesia tahun 2000. Pengalaman pribadinya saat di penjara dituangkan dalam buku berjudul “”Bertahan Hidup di Gulag Indonesia” terbitan tahun 1996.

Carmel pernah menerima penghargaan dari lembaga Swedia “The Right Livelihood Award” yang dipandang sebagai Hadiah Nobel alternatif.

Pada tahun 2008 lalu, Carmel ditanya apakah Tapol yang didirikannya masih mempunyai relevansi di Indonesia, mengingat sebagian besar tahanan politik sudah dibebaskan dan reformasi telah bergulir.

Ketika itu, ia berpendapat organisasinya masih relevan karena pelanggaran HAM masih terjadi, terutama di Papua. Betapapun ia mengaku akan lebih senang jika TAPOL tak diperlukan lagi.

“Mudahan-mudahan relevansi TAPOL akan berakhir. Harapan kami supaya Tapol tidak relevan lagi, supaya Indonesia berjalan seperti negara demokratis yang biasa,” tambah Carmel dalam wawancara khusus dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, pada November 2008.

Selaku penerusnya di Tapol saat ini, Steve Alston mengatakan harapan Carmel itu tidak terwujud sampai akhir hayatnya.

“Semakin jelas TAPOL masih relevan, khususnya dalam isu Papua dan hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Steve Alston.

“Kami selalu berhati-hati di TAPOL bahwa kami tidak mendukung kemerdekaan di daerah-daerah Indonesia.

“Kami hanya mendukung hak rakyat untuk membuat keputusan mereka sendiri dan mereka dimintai pendapat,” paparnya.

Ia merujuk pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 yang mendukung integrasi Papua – dulu dikenal dengan nama Irian Barat – ke dalam wilayah Indonesia.

Meskipun hasilnya diterima PBB dan dijadikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia bahwa Papua adalah bagian integral wilayahnya, validitas Pepera itu terus diungkit-ungkit.

“Kami mendukung hak mereka atas referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri, dalam hal itu.

“Jadi TAPOL semakin relevan karena hak-hak menentukan nasib sendiri tidak saja diabaikan tetapi juga dengan cara yang brutal. Itulah konflik yang sedang terjadi di Papua sekarang.

“Tetapi masalah HAM Indonesia dan hak-hak tahanan politik, yang pada intinya menjadi fokus TapolL, masih terjadia. Ada orang-orang yang dipenjarakan atau didiskriminasi karena keyakinan politiknya,” Steve Alston menjabarkan alasannya.

Konflik di Papua mengalami eskalasi menyusul serangkaian aksi kekerasan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris pada akhir April.

Berikut kesaksian tiga orang aktivis HAM dari Indonesia dan politikus asal Timor Leste tentang peran penting Carmel Budiardjo dalam mengampanyekan penegakan HAM di Indonesia:

Carmel, sosok paling konsisten mengadvokasi pelanggaran HAM di Indonesia

Advertisement

 Salah-satu peran penting Carmel Budiardjo, menurut Andreas Harsono, adalah saat dia mendirikan organisasi TAPOL – singkatan dari tahanan politik – pada 1973.Organisasi ini didirikan Carmel di London untuk menyuarakan tuntutan pembebasan para tahanan politik yang masih berada di penjara.

“Mula-mula, organisasi ini khusus menyoroti tentang tapol 1965 di Indonesia,” kata Andreas Harsono kepada BBC News Indonesia, Jumat (11/06).

Ketika sebagian tapol 1965 mulai dibebaskan pada 1977 setelah didesak oleh Presiden AS Jimmy Carter, perhatian Carmel terhadap persoalan pelanggaran HAM di Indonesia, makin meluas.

Misalnya saja, TAPOL mendokumentasikan peristiwa Tanjung Priok pada 1984, kekerasan di Aceh, hingga Timor Leste. “Juga masalah di Papua,” kata Andreas.

Di sinilah, Andreas kemudian menilai, TAPOL dan sosok Carmel di belakangnya, setidaknya merupakan organisasi “paling konsisten” di dalam mengadvokasi persoalan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

“Secara umum, peran Carmel itu mendokumentasikan pelanggaram HAM (di Indonesia),” ujar Andreas. Dia melakukan “pencatatan, mencari tanggal, mencari nama orang, mengecek, kemudian diedit” serta “menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris” lantas “diterbitkan”.

Kebanyakan kasus-kasus yang ‘ditangani’ TAPOL adalah persoalan yang menyangkut perkara politik.

“Kebanyakan kasus kebebasan berekspresi. Orang-orang ini menyampaikan aspirasi mereka untuk merdeka dari Indonesia dengan damai. Dan mereka ditangkap. Atau ada yang ditembak, dibunuh. Nah itu dia data dan terbitkan,” jelasnya.

Pada Agustus 2005, Andreas pernah mewawancarai Carmel di rumahnya di London. Saat itu Carmel berpendapat bahwa perjuangan politik itu sebaiknya tidak diletakkan di atas perjuangan kemanusiaan.

Dalam wawancara itu, Carmel menganggap bahwa “bangsa Indonesia” bukan sesuatu yang “sudah selesai”.

“Ketegangan antar entitas di Indonesia, baik itu entitas agama, suku, bekas kerajaan, itu masih tinggi sekali. Dan susah untuk berada pada suatu posisi untuk membela semuanya,” ujar Andreas.

Karena itu, perjuangan yang baik adalah “perjuangan hak asasi manusia, walaupun dia tidak menentang gerakan kemerdekaan,” ungkap Andreas.

Carmel terus mencatat, mendokumentasikan dan mempresentasikan masalah kekerasan 1965 di berbagai tempat di dunia.

“Dia bukan satu-satunya, tetapi dia berperan besar untuk memperjuangkan kemanusiaan di Indonesia. Kesadaran akan pelanggaran HAM di Indonesia, mau-enggak-mau, suka atau tidak suka, pasti akan melibatkan nama Carmel Budiardjo,” ujar Andreas.

“Dan, sebelum sakit, dia terus berdikusi, berpikir, termasuk soal Papua,” tambahnya.

Dalam kasus Papua, Carmel secara umum meminta agar tapol dibebaskan, membuka Papua bagi peliputan jurnalistik yang independen buat wartawan asing, serta membuka diri bagi kehadiran tim PBB.

Dan, “jangan menangkap orang Papua karena memakai Bintang Kejora atau yang teriak Merdeka. Ini juga berlaku untuk orang-orang di Aceh dan Maluku. Karena, lagi-lagi, proyek Indonesia ini tak akan berjalan mulus bila dilakukan dengan kekerasan.”

Selain pernah menerima penghargaan dari lembaga Swedia “The Right Livelihood Award” – dipandang sebagai Hadiah Nobel alternatif, Carmel juga pernah menerima penghargaan dari Forum Demokrasi Rakyat Papua (2010).

Setahun sebelumnya, 2009, Carmel menerima ‘Ordem de Timor-Leste’, yaitu tanda kehormatan tertinggi dari pemerintah Timor Leste. Disebutkan kontribusi Carmel “diakui dan signifikan bagi negara dan bangsa Timor Leste secara umu

Pada 1999, International Forum for Aceh, yang berpusat di New York, memberi gelar khas perempuan Aceh kepada “Tjut Carmel Budiardjo.”

“Carmel ini mungkin orang satu-satunya di dunia yang, selain menerima penghargaan internasional, juga menerima penghargaan dari tiga daerah yang pelanggaran HAM-nya besar,” kata Andreas.

Rumah Carmel di London disulap sekaligus sebagai kantor TAPOL demi menghemat, lantaran “TAPOL ini enggak banyak uang,” kata Andreas. Lantai dua rumahnya dijadikan ruang kerja organisasi itu, dan Carmel tinggal seorang di rumah itu setelah kedua anaknya beranjak dewasa.

Bekas kamar anak-anaknya kemudian sering dipakai bagi tamu-tamunya.

“Dari orang Aceh, Maluku, Papua, Timor Leste, itu sering menginap di situ,” ungkapnya.

Seingat Andreas, bahkan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro saat mengikuti pelatihan tentang HAM di London, acap kali mendapat bantuan dari Carmel. []

Sumber BBCIndonesia

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT