JAKARTA | ACEHJURNAL.COM – Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Agung mengadakan rapat khusus bersama Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Dirjen Bina Keuangan Daerah, Jakarta, Selasa (24/09/2024).
Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas M Panjaitan, mengatakan rapat khusus itu membahas banyak persoalan, salah satu mengenai anggaran. Mengenai menu anggaran untuk lembaga istimewa, kata dia, secara prinsip dipenuhi.
“Dan sudah tertuang dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang mengatur tentang penguatan, pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kerjasama peradilan Syariat Islam melalui Mahkamah Syar’iyah di Aceh,” ucapnya.
Ia menjelaskan dalam proses pengajuan anggaran dapat dilakukan dengan mekanisme hibah. Caranya terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Gubernur Aceh melalui Kesbangpol Aceh, dan segera diajukan untuk tahun 2025.
Selanjutnya Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang telah menerima pihaknya dan telah memenuhi semua usulan menu anggaran yang diajukan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
“Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan satu-satunya lembaga yang hanya ada di Aceh. Sudah sepantasnya mendapat perhatian yang lebih dari semua lembaga terkait,” kata dia.
Ia juga berterima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung atas dukungan penuh dalam rangka upaya implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui pendanaan yang bersumber dari APBA.
Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh, Hilman Lubis, mengatakan pertemuan itu adala momentum bersejarah. Sebab melewati proses yang tidak mudah dan panjang.
“Karena mengoordinasikan dua lembaga besar pemerintah pusat (Mahkamah Agung dengan Kementerian Dalam Negeri ) tentu atas atensi dan bantuan serta dukungan penuh dari Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar semua menjadi mudah,” pungkasnya. []
