Kuras APBG, Anggota DPRA Minta Bupati Bireuen Keluarkan Kebijakan Monotarium Bimtek

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Terkait maraknya kegiatan Bimtek untuk perangkat gampong, anggota DPRA, Dr. Purnama Setia Budi mengusulkan agar Pemkab Bireuen segera mengeluarkan kebijakan monotarium bimtek. Ini dikarenakan kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dianggap pemborosan dan menguras anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG).
Selama ini, dirinya sering mendapat keluhan dari perangkat dan masyarakat gampong terkait pelaksanaan Bimtek yang terkesan dipaksakan oleh lembaga pelatihan dengan melibatkan pihak tertentu.
“Sementara masyarakat menilai, belasan kegiatan Bimtek yang telah diselenggarakan hampir tidak ada manfaatnya sama sekali bagi peningkatan kapasitas, kinerja dan kualitas pelayanan aparatur gampong bagi masyarakat,” kata anggota DPRA, Dr. Purnama Setia Bakti melalui keterangannya, Jumat (4/6/2021).
Politikus PKS ini mendesak agar Bupati Bireuen, Muzakkar A. Gani segera melakukan moratorium Bimtek bagi aparatur gampong. Pasalnya, katanya lagi, desakan dari masyarakat terkait penolakan pelatihan Bimtek sudah tak mampu dibendung lagi. Ini disebabkan maraknya program Bimtek yang dianggap sudah sangat resisten sehingga terkesan menghambur-hamburkan dana gampong.
Sapaan akrab Dr. Pur ini menilai, seharusnya dana untuk Bimtek tersebut bisa digunakan untuk program yang lebih bersifat urgen dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
“Jika ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan memunculkan gelombang protes yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, ia meminta Bupati Bireuen untuk berani mengeljarkan kebijakan moratorium Bimtek untuk satu dua tahun kedepan. Selama moratorium berlangsung, Pemkab Bireuen diminta juga untuk melakukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder strategis seperti DPRK, akademisi, LSM, unsur perangkat gampong, dan tokoh masyarakat. Kebijakan ini dianggap mampu untuk membuka ruang partisipasi sehingga formulasi Bimtek lebih bersifat button up. Artinya, tidak seperti yang terjadi selama ini yang terkesan top down, bahkan dengan berbagai modus pemaksaan.
Advertisement

Ia menambahkan, selama ini berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam kegiatan Bimtek selama ini harus dipetakan secara cermat. Kemudian perlu dirumuskan formulasi Bimtek yang ideal dan substansial bagi kepentingan pengembangan gampong. Ketika skema Bimtek yang menjadi konsensus bersama telah dirumuskan, baru kemudian kegiatan Bimtek dapat diaktifkan lagi.
“Kita juga memberi apresiasi atas respon pihak Polda Aceh khususnya bapak Kapolda terkait persoalan Bimtek di Kabupaten Bireuen. Kami memberi dukungan penuh kepada Polda Aceh untuk menangani persoalan Bimtek ini dengan serius. Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan merugikpuran keuangan negara dalam berbagai kegiatan Bimtek selama ini, maka kita meminta pihak Polda untuk tidak ragu mengusut tuntas dan menyeret siapapun oknum yang terlibat ke pengadilan,” tegas Dr. Purnama Setia Bakti. [Parlementaria]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT