Acehjurnal.com – Konflik di tubuh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) semakin memanas, mengancam kinerja lembaga strategis yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Aceh. Ketidakharmonisan antara Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dengan jajaran deputinya mencapai puncak dengan adanya mosi tidak percaya. Kondisi ini memicu keprihatinan luas dan desakan publik agar Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Muzakir Manaf, segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik yang dinilai telah melumpuhkan fungsi kelembagaan.
Perseteruan internal ini terungkap ke publik setelah Wakil Kepala BPKS bersama empat deputi lainnya secara resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Iskandar Zulkarnaen. Dalam mosi tersebut, mereka menyoroti gaya manajerial yang dianggap tidak akomodatif dan gagal membangun sinergi tim yang solid. Situasi ini dipandang sebagai cerminan dari masalah yang lebih dalam, di mana nuansa politik internal diduga lebih dominan daripada fokus pada upaya profesional untuk menarik investasi dan mengembangkan potensi bisnis Sabang. Akibatnya, kinerja BPKS dinilai jauh dari ekspektasi. Data menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara total investasi pemerintah pusat yang telah digelontorkan sebesar triliunan rupiah dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan, menandakan inefisiensi dalam pengelolaan kawasan.
Menanggapi gejolak tersebut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen memberikan klarifikasi dan membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa operasional dan pelayanan di BPKS merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh jajaran pimpinan, bukan hanya beban satu orang.
Menurutnya, sebagai Badan Layanan Umum (BLU), seluruh mekanisme kerja, mulai dari pengelolaan pelabuhan hingga perizinan, dijalankan secara transparan dan terdistribusi kepada para deputi sesuai bidangnya. Iskandar juga menyayangkan sikap para pejabat yang melayangkan mosi karena dinilai tidak pernah menyampaikan keluhan secara langsung dalam forum resmi, bahkan tercatat absen dalam rapat-rapat koordinasi strategis yang krusial.
Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, harapan kini tertumpu pada Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang. Banyak kalangan, mulai dari akademisi hingga penggiat masyarakat sipil, mendesak Mualem untuk menggunakan kewenangannya menengahi konflik dan mengambil langkah-langkah tegas.
Intervensi DKS dianggap sebagai jalan keluar paling realistis untuk menyelamatkan BPKS dari kelumpuhan manajerial dan mengembalikan muruah lembaga. Jika kisruh ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan tidak hanya akan merusak citra BPKS di mata investor, tetapi juga memupuskan harapan masyarakat Sabang dan Aceh untuk melihat kawasan tersebut maju dan sejahtera. Penyelesaian yang cepat dan tuntas sangat diperlukan untuk memulihkan stabilitas internal, mengembalikan kepercayaan publik, dan memastikan BPKS dapat kembali fokus pada mandat utamanya.
