Ketua DPRA : Hukum Adat Laut Aceh Sejalan dengan UNCLOS

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yahya menegaskan bahwa hukum adat laut Aceh ini sangatlah sejalan dengan hukum laut internasional (UNCLOS). Pernyataan ini disampaikan Pon Yahya pada seminar internasional yang bertema “Rescue of Refugees at The Sea: Loopholes Between Indonesian Law and Adat Aceh”. Kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan Geutanyoe dilaksanakan di hotel Hermes Place Hotel, Banda Aceh, Selasa (28/06/2022).
“Aksi penyelamatan pengungsi yang dilakukan nelayan Aceh selama ini sesuai dengan hukum adat nelayan Aceh. Aturan ini mewajibkan nelayan Aceh untuk menolong siapapun yang membutuhkan bantuan di laut. Itu sangatlah sejalan dengan hukum laut internasional (UNCLOS)”, kata Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yahya.
Dalam sambutannya, politisi Partai Aceh ini mengatakan bahwa Aceh berada di garda terdepan dalam upaya penyelamatan pengungsi di Indonesia. Para nelayan tetap harus menjaga kedaulatan negara selain itu kemanusiaan juga harus diselamatkan.
Pon Yahya berharsp, seminar internasional ini tentang penyelamatan di laut. Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat di padukan antara hukum internasional, hukum nasional dan hukum adat dalam upaya penangganan pengungsi.
“Kita harapkan nantinya bisa jadi produk hukum yang memberikan perlindungan bagi penyelamat berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ” ujar Pon Yahya.
Selain permasalahan pengungsi rohingya, tambahnya, Aceh juga ada masalah besar tentang sangketa empat pulau dengan provinsi Sumatra Utara. Menurutnya, sangketa tersebut bisa mengarahkan bentrok fisik antra nelayan Aceh dengan nelayan Sumut.
“Apabila tidak di antisipsi dapat menyebabkan desintegrasi bangsa, ” ujarnya.
Permasalahan batas Aceh menjadi poin penting salah satu perjanjian damai Aceh terkhusus poin 1.1.4 tentang perbatasan Aceh dan poin 1.3.3 tentang teritorial laut Aceh yang tercantum dalam MoU Helsinki.
Oleh karena itu, DPRA berharap kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh agar segera menyelesaikan sangketa 4 pulau tersebut, sebelum potensi konflik itu terjadi.
“Pemerintah pusat telah memutuskan sepihak dan tidak merujuk ke peta 1 Juli 1956 sehingga bisa kita katakan keputusan tersebut cacat hukum, ” ujarnya lagi.
“Permasalahan Aceh tidak Hanya persoalan sektoral umum saja, tetapi harus dikaitkan dengan MoU Helsinki yang sudah menjadi semacam konstitusi baru bagi Aceh,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT