Kembangkan Wisata Halal, Pemerintah Aceh Gaet Investor UEA

Jakarta – Untuk mengembangkan wisata halal, Pemerintah akan menggaet investor Uni Emirat Arab (UEA) di Aceh.  Hal ini disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Senin (23/8/2021) lalu. Ia menyampaikan,  pihaknya bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengembangkan wisata halal di Provinsi Aceh. Salah satu alternatif pembiayaan investasi untuk pembangunan wisata halal tersebut direncanakan berasal dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kami akan ke UEA dengan rombongan berikut dengan Kemenparekraf, untuk menbahas wisata halal di Aceh. Rencananya akhir tahun ini kalau tidak ada halangan,” kata Bahlil.

Baca juga : Pemerintah Aceh Buka Peluang Investasi dengan Ceko

Bahlil menambahkan apabila wisata halal di Aceh mencapatkan kucuran dana dari UEA, maka tentunya akan berdampak pada ekonomi setempat. Mengingat akibat pandemi virus corona, pariwisata di Aceh sepi pengunjung.

Tak hanya itu, dengan diberlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, investor yang taruh modalnya di Aceh harus melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Advertisement

. Selain itu, dari sisi perizinan investor juga dipermudah dengan adanya Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau OSS berbasis risiko. Ke depan, Bahlil berharap, selajan dengan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung hingga saat ini, demand pariwisata dapat kembali meningkat.

Baca : Sandiaga Uno Targetkan Aceh Bisa Jaring Investasi hingga Rp 14,5 Triliun dari UEA

Sehingga, saat wisata halal di Aceh sudah dikembangkan, banyak wisatawan yang datang ke Daerah Istimewa tersebut. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email

“Sekarang infrastruktur sedang kami kembangkan di sana, untuk mendorong wisata halal ini perizinan juga dipermudah dan kemudian diberikan insentif fiskal dan non fiskal,” ujar Bahlil. Bahlil menambahkan, salah satu fasilitas khusus yang diberikan kepada sektor pariwisata halal yakni dibebaskannya biaya sertifikat halal dan Standar Nasioanl Indonesia (SNI) yang ditanggung oleh pemerintah. (Kompas.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT