Isu Pengibaran Bendera Bintang Bulan Jelang Milad GAM, Mualem : Kita Tidak Suruh dan Larang

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM  – Jelang peringatan milad GAM ke-44, Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf menginstruksikan kepada jajaran kombatan GAM agar menyambutnya dengan penuh sukacita. Dalam instruksinya, sapaan akrab Mualem ini mengajak kepada kombatan GAM menggelar serangkaian kegiatan sebagaimana yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Diantaranya adalah melakukan zikir dan doa bersama, menyantuni anak yatim, dan berziarah ke makam para mantan pejuang GAM.

“Di tengah wabah Covid-19, perayaan ini digelar dengan sederhana tanpa adanya kerumunan massa. Patuhi protokol kesehatan,” kata Mualem ketika diwawancarai AcehJurnal.com via telepon seluler, Senin (30/11).

Baca : Jelang Milad GAM, Mualem Instruksikan Tidak Ada Pengerahan Massa

Mualem juga menginstruksikan agar perhelatan Milad GAM senantiasa menjadi ajang refleksi sesama kombatan GAM dan masyarakat Aceh. Ditanya adanya isu pengibaran bendera Bintang Bulan, Mualem tak menampiknya. Selaku pimpinan KPA, Mualem tidak menginstruksikan kepada jajarannya untuk menaikkannya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada semua rakyat Aceh. K

Advertisement

endati ada kombatan GAM yang sengaja mengibarkannya, katanya lagi, itu murni atas inisiatif pribadi.

“Kita tidak menyuruh dan tidak melarang. Apalagi status bendera Aceh sudah sah sesuai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Jika nanti ada KPA yang menyuruh atau melarang mengibarkannya. Nanti malah dianggap bendera itu milik KPA atau Partai Aceh. Padahal itu sudah jelas bendera Aceh sesuai Qanun Aceh,” tambahnya.

Sementara ketika ditanyai soal polemik bendera Aceh, Mualem menegaskan itu sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh saat ini.  Pada tahun 2018 lalu, anggota DPR Aceh fraksi Partai Aceh sebelumnya sudah menyerahkan bendera bintang bulan kepada Nova Iriansyah saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh.

“Ini sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan polemik ini yang belum kunjung usai. Mewakili KPA dan Partai Aceh, kita sudah pernah memperjuangkannya hingga disahkan dalam Qanun Aceh. Oleh karena itu, ini menjadi PR Pemerintah Aceh sekarang untuk menyelesaikannya,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT