Ini Pernyataan Resmi AHY Usai Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak

Jakarta | AcehJurnal.com –  Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Menkumham menyatakan menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Penolakan itu karena kubu KLB Sibolangit ini dinyatakan gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan. Hal ini sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Salah satunya tidak ikut menyertakan surat mandate dari masing-masing Ketua DPD 1, DPP Partai Demokrat dan DPC.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah hari ini adalah penegasan, terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat, terkait Kepemimpinan, Kepengurusan serta Konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat, yang dihasilkan oleh Kongres ke-V Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat,” tulis Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono dalam keterangan resmi yang dikeluarkan hari ini, Kamis (31/3/2021).

(Foto) Sumringah AHY Usai Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Pemerintah

Surat keterangan itu sendiri dikirim ke redaksi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya yang juga anggota DPR RI asal Aceh.

Dalam surat itu, AHY menegaskan bahwa, tidak ada lagi dualism di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Atas pernyataan Pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kata AHY, pihaknya menerima keputusan tersebut. AHY bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.

“Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Untuk itu, atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT