Acehjurnal.com – Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, mengecam tindakan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang menghentikan kendaraan berpelat Aceh (BL) di jalan lintas Sumut pada Minggu, 28 September 2025. Insiden yang terekam kamera itu dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Dalam video yang beredar, rombongan gubernur terlihat menghimbau kendaraan beroperasi di Sumut dengan pelat luar daerah untuk segera mengganti menjadi pelat BK (Sumut). Tujuannya agar pajak kendaraan dibayarkan di wilayah Sumatera Utara.
Sulaiman Manaf menilai tindakan itu tidak tepat dan tidak bijak. Menurutnya, cara menghentikan kendaraan di jalan raya oleh pejabat publik memberi kesan seperti tindakan preman. “Bukan pendekatan seorang kepala daerah yang seharusnya mengedepankan aturan dan koordinasi resmi,” tegas Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa pelat BL tidak seharusnya dijadikan sasaran. “Faktanya, kendaraan berpelat BK jauh lebih banyak beroperasi di Aceh sejak lama, bahkan dalam jumlah besar, dan tidak pernah kami persoalkan. Mengapa tiba-tiba pelat Aceh yang dipermasalahkan? Ini jelas tidak adil,” kata Sulaiman.
Sulaiman menambahkan bahwa hubungan Aceh dan Sumut tidak boleh dirusak hanya karena persoalan administrasi pajak kendaraan. Kedua daerah selama ini saling bergantung, baik dalam perdagangan, transportasi, maupun mobilitas masyarakat.
“Banyak komoditas dari Aceh yang masuk ke Sumut, begitu pula barang kebutuhan pokok dari Sumut mengalir ke Aceh. Kalau hubungan ini diganggu dengan tindakan sepihak, yang rugi justru masyarakat kita bersama,” ujarnya.
Menurut Sulaiman, bila ada masalah terkait kewajiban pajak kendaraan, solusinya harus ditempuh melalui mekanisme kelembagaan antara Samsat Aceh dan Sumut. “Bukan dengan razia atau himbauan di jalan yang bisa disalahpahami publik,” jelasnya.
Ia menegaskan, “Kami menghargai aturan, tetapi aturan harus dijalankan dengan cara terhormat, bukan dengan gaya preman di jalan.”
Sulaiman juga menyinggung persoalan yang lebih besar, yakni dugaan korupsi proyek jalan yang sedang ditangani KPK di Sumut. Menurutnya, Gubernur Sumut lebih baik fokus menghadapi persoalan serius itu.
“Masalah korupsi proyek jalan nilainya ratusan miliar rupiah, itu menyangkut hak rakyat. Jangan alihkan perhatian publik dengan persoalan kecil seperti pelat BL,” tambahnya.
Ia menegaskan, “Masyarakat Aceh tentu tidak terima jika martabatnya dilecehkan hanya karena alasan administrasi pajak.”
Laskar Panglima Nanggroe menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Bila tindakan serupa kembali dilakukan, pihaknya tidak segan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga martabat Aceh.
“Kami tetap menjunjung persaudaraan dengan masyarakat Sumut. Namun jangan coba-coba merusak keharmonisan ini dengan kebijakan atau tindakan yang tidak pantas,” tutup Sulaiman.
Sumber: IJN
