Dinilai Membebani Masyarakat, DPRA Minta Kebijakan Surat Antigen Bagi Pelintas Kabupaten/Kota di Aceh Dicabut

Banda Aceh | AcehJurnal.com – Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani meminta agar kebijakan wajib memiliki surat antigen bagi pelintas Kabupaten/Kota di Aceh untuk dicabut. Kebijakan pemberlakuan wajib menyertakan hasil tes rapid antigen bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh sejak 3 hingga 17 Mei 2021 sebagaimana diungkapkan oleh Dirlantas Polda Aceh telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Ini terjadi karena kebijakan tersebut dikeluarkan secara mendadak tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Ditambah lagi beban biaya yang tidak kecil harus ditanggung oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan,” kata M Rizal Fahlevi Kirani kepada AcehJurnal.com, Minggu (4/3/2021) malam.

Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini menilai, aturan ini dianggap sangat membebani masyarakat. Ia berharap agar Polda Aceh segera mencabut kebijakan tersebut.Kendati demikian, Fahlevi mengaku turut mendukung dan sekaligus mengapresiasi upaya Polda Aceh dalam menanggulangi Covid-19 di Tanah Rencong. Ada banyak cara lainnya yang lebih dianggap tepat dalam upaya memutuskan rantai Covid-19 di Aceh. Pasalnya, jika dilakukan dengan cara kontroversi seperti wajib tes antigen antar kabupaten/kota, maka nantinya akan menimbulkan resistensi dari masyarakat.

“Artinya ini bukannya kita tidak mendukung. Tapi kan ada solusi lain yang harus dilakukan. Jika tanpa dukungan dari masyarakat luas, justru akan menyulitkan kita dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh. Karena itu sekali lagi kami mengingatkan agar kebijakan tersebut segera dicabut,” tambahnya.

Fahlevi menjelaskan, mobilitas masyarakat Aceh dikarenakan faktor profesi seperti pekerja dan pedagang. Apalagi menjelang libur Idul Fitri dan Idul Adha  yang jumlahnya semakin meningkat. Baik masyarakat yang melakukan perjalanan karena mudik maupun yang hendak bersilaturrahim lebaran. Menyikapi soal upaya penanggulangan Covid-19 saat lebaran, Fahlevi mendorong Pemerintah Aceh segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur terkait.

“Ini penting agar semua kebijakan yang diambil dan disepakati bisa keluar satu pintu. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Seperti yang terjadi hari ini terkait kebijakan pemberlakuan wajib tes antigen. Dirlantas Polda mengatakan akan diberlakukan, sementara Kadis Kesehatan Aceh mengatakan tidak mengetahui kebijakan tersebut. Kebijakan tanpa koordinasi dan kajian seperti ini harus segera diakhiri,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT