Acehjurnal.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Jamaluddin, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini disampaikan pada Senin (13/10/2025).
Jamaluddin menjelaskan bahwa satuan tugas yang dibentuk berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri RI saat ini hanya berfokus pada percepatan pembangunan dapur MBG. “Kita dukung program Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, kita harap daerah dilibatkan, dinas pendidikan dilibatkan. Sehingga alur koordinasinya jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara bertanggung jawab atas jenjang pendidikan dari anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. “Kita ini kan penanggung jawab di daerah untuk satuan pendidikan. Seharusnya dilibatkan, agar jika ada kendala bisa kita tangani bersama. Sejauh ini, semua itu berada di pundak BGN,” jelas Jamaluddin.
Lebih lanjut, Jamaluddin menekankan perlunya percepatan pembangunan dapur MBG, terutama di wilayah terluar dan terdepan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. “Kalau di Aceh Utara misalnya, Kecamatan Kuta Makmur itu belum ada sekolah yang masuk program MBG. Harusnya dibuat merata, minimal per kecamatan ada satu dulu,” ungkapnya.
Untuk evaluasi program, Jamaluddin menyarankan pembentukan tim terpadu. “Kalau ada tim terpadu untuk evaluasi, jadi jelas tugas kita apa. Tidak saling menyalahkan. Namanya program baru, pasti ada kendala. Itu tinggal kita benahi, tidak bisa langsung sempurna,” pungkasnya.
Sebagai informasi, di Aceh Utara tercatat satu kasus murid yang mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG di SDN 6 Matangkuli. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan apakah kasus tersebut disebabkan oleh keracunan atau tidak.
Sumber: KOMPAS.com
