Acehjurnal.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah melantik pengurus Dewan Ekonomi Aceh (DEA) pada Kamis malam (9/10/2025) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Pelantikan lembaga penasihat kebijakan ekonomi Pemerintah Aceh ini mengukuhkan struktur kepemimpinan dan keanggotaan dewan yang terdiri dari akademisi serta tokoh ekonomi lintas sektor.
Berdasarkan penelusuran independen Pintoe.co, susunan lengkap pengurus DEA akhirnya terungkap meski tidak tercantum dalam siaran pers resmi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh. Hingga Jumat (10/10/2025), pemerintah juga belum mengunggah susunan kepengurusan DEA di laman atau kanal resmi Pemerintah Aceh.
Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Ekonomi Aceh, dengan didampingi Prof. Dr. Eng. Ir. Teuku A. Sanny, M.Sc sebagai Ketua I, dan Dr. Rustam Effendi, SE, M.Econ sebagai Ketua II. Struktur sekretariat dipercayakan kepada Ismail Rasyid, SE, M.MTr sebagai Sekretaris Jenderal, dengan Prof. Dr. Mirza Tabrani, SE, MBA dan Dr. Nurlis Effendi, SH, MH masing-masing menjabat Sekretaris I dan Sekretaris II.
Dewan ini juga memiliki jajaran penasihat yang berisi sejumlah akademisi dan tokoh ekonomi terkemuka Aceh. Di antaranya Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU, Prof. Dr. Mujiburrahman, MA, Prof. Dr. H. Herman Fithra, MT, IPM, Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si, Prof. Dr. Wildan, M.Pd, Prof. Dr. Ir. Hamdani, MT, dan Dr. Adnan, SE, M.Si.
Susunan anggota dan koordinator terdiri dari Marwansyah, SH, MM, MH; H. Hasballah Bin H. M. Thaib, SH; Mahdi Al Haris; Teuku Ali Devi; serta H. Abdul Jalil, SE, MH yang bertindak sebagai Koordinator. Secara struktural, Gubernur Aceh bertindak sebagai Pengarah Dewan Ekonomi Aceh.
Dewan Ekonomi Aceh dibentuk untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal arah kebijakan ekonomi berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta transformasi menuju ekonomi hijau dan digital. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah pemikiran kolektif dan laboratorium kebijakan ekonomi Aceh.
Dalam sambutannya saat pelantikan, Gubernur Mualem menyebut kehadiran DEA akan menjadi wadah pemikiran kolektif dan laboratorium kebijakan ekonomi Aceh. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam acara pelantikan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Namun, ketertutupan informasi awal terkait nama-nama pengurus menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pembentukan lembaga tersebut. Tidak tercantumnya daftar nama dalam siaran pers resmi dan belum diunggahnya susunan kepengurusan di kanal resmi pemerintah menjadi perhatian publik.
Pelantikan yang berlangsung pada Kamis malam (9/10/2025) tersebut menandai dimulainya fungsi DEA sebagai lembaga penasihat strategis ekonomi Aceh. Keberadaan dewan ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan ekonomi daerah berbasis data dan kolaborasi.
Struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, penasihat, dan anggota menunjukkan komposisi yang representatif dari berbagai latar belakang keahlian ekonomi. Pengurus DEA akan bekerja di bawah pengarahan langsung Gubernur Aceh sebagai pengarah dewan.
Dengan dilantiknya pengurus DEA, Pemerintah Aceh memiliki mitra strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi daerah. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi percepatan transformasi ekonomi Aceh menuju ekonomi hijau dan digital.
Transparansi informasi mengenai susunan kepengurusan DEA masih menjadi perhatian mengingat hingga Jumat (10/10/2025) data resmi belum diunggah di kanal komunikasi pemerintah. Masyarakat menanti kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan program prioritas dewan ekonomi ini.
Sumber: Pintoe.co
