Acehjurnal.com – Sebanyak lebih dari 50 Kartu Keluarga (KK) penerima bantuan sosial di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dikeluarkan dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako akibat terindikasi terlibat dalam judi online. Pencoretan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Koordinator PKH Kabupaten Aceh Jaya, Zarkasyi, mengonfirmasi bahwa proses verifikasi tahap III telah mengidentifikasi sejumlah keluarga yang memanfaatkan bantuan untuk aktivitas terlarang tersebut. “Hasil verifikasi Kemensos melalui PPATK, yang sudah terdeteksi ada sekitar 50 kartu keluarga (KK) lebih penerima sembako dan PKH dikeluarkan dari penerima karena terlibat judi online,” jelas Zarkasyi di Aceh Jaya, Selasa.
Zarkasyi menekankan bahwa pengecekan dilakukan per Kartu Keluarga, sehingga apabila satu anggota keluarga terlibat judi online, seluruh keluarga tersebut terkena imbasnya. “Pengecekan dilakukan dalam satu KK, sehingga jika ada satu orang keluarga yang terlibat judi online akan berimbas kepada keluarga tersebut,” ujarnya.
Selain indikasi judi online, penerima yang dikeluarkan juga termasuk keluarga yang memiliki pekerjaan tetap berdasarkan hasil verifikasi transaksi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial hanya diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria.
Hingga Juli 2025, data penerima PKH di Aceh Jaya tercatat mencapai 5.781 KK. Rinciannya meliputi 855 KK dengan balita, 2.455 KK dengan pelajar SD, 1.558 KK dengan pelajar SMP, 1.056 KK dengan pelajar SMA, dan 2.680 KK dengan lansia.
Zarkasyi mengimbau seluruh penerima bantuan untuk menggunakan dana tersebut sesuai peruntukan dan kebutuhan pokok. “Kami mengimbau seluruh penerima manfaat baik sembako maupun PKH dari pemerintah untuk tidak menggunakan uang bantuan sebagai modal judi online,” tegasnya.
Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pemerintah berkomitmen terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap para penerima bantuan.
Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan serta mendorong perilaku positif di masyarakat. Masyarakat diingatkan agar memanfaatkan bantuan pemerintah secara bijak dan produktif.
Sumber: ANTARA
