BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – “Selama ini, anggaran yang dikucurkan untuk implementasi Syariat Islam di Aceh sangatlah kurang. Perlu atensi penuh dari segenap pihak,” ucap Agussalim Chawari saat memulai obrolan santai, Sabtu (21/10/2013).
Pengusaha muda asal Aceh Besar ini berharap, Aceh yang memiliki kekhususan idealnya harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Khususnya soal anggaran yang digelontorkan untuk penerapan Syariat Islam haruslah besar. Pasalnya, selama ini kegiatan keagamaan Islam di Aceh sangatlah minim anggaran.
“Kita mayoritas muslim, daerah Syariat Islam, akan tetapi anggaran untuk menjalankannya sangat minim. Ini aneh, bila dibandingkan dengan SKPA lainnya yang kerap menyelanggarakan even-even dengan anggaran cukup besar. Boleh dichek postur anggarannya di dinas, jauh sekali timpangnya,” ucap Agussalim.
BACA JUGA :
Terapkan Syariat Islam, Pemerintah Aceh Larang Cafe Buka Hingga Jam 12 Malam
Disebut Larang Syariat Islam, DPRA Pertanyakan Konser Marak di Aceh
Ketua DPRA : Perubahan Qanun LKS Bukan Untuk Menghapus Substansi Syariat Islam
Atas dasar inilah, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh ini mencoba memperjuangkannya ke kancah parlemen. Ia kemudian maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Sabang lewat Partai Gerindra. Ia menyatakan siap menampung aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan syiar Islam di Bumi Serambi Mekkah.
Untuk menarik simpatik masyarakat, ia mencoba konsep “door to door”, mulai dari keluarga, rekan dan sahabat. Ia berikhtiar akan berjuang dengan visi-misi yang berdampak terhadap masyarakat banyak. Artinya, ia tidak mengubar janji muluk-muluk, namun akan berjuang semampu mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Salah satu fokus utama adalah memanfaatkan SDM kalangan muda, khususnya generasi milenial, mereka adalah pemegang estafet Aceh kedepan,” ujarnya lagi.
Kendati demikian, dirinya tidak menampik jika perhatian Pemerintah Aceh untuk peningkatan implementasi Syariat Islam memang ada. Namun, masih jauh dari harapan. Sehingga perlu adanya perhatian penuh, khususnya instansi terkait agar penerapan Syariat Islam di Aceh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.
“Contoh Festival Anak Saleh (FASI) yang sudah dilaksanakan hingga sekarang, setiap tahun anggarannya tidak cukup, bahkan saat ini antara ada dan tiada. Semua bergantung pada kemurahan hati anggota DPRA melalui pokirnya. Kita siap dorong pemerintah Aceh menjadikan FASI sebagai event tahunan dan program wajib bagi Dinas Syariat Islam,” pungkasnya. []
