BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki segera mempercepat evaluasi jajaran Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA). Ini dikarenakan sejumlah SKPA masih kosong sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap kinerja Pemerintah Aceh agar mendukung percepatan realiasasi APBA tahun 2023.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan.
“Proses harus dipercepat, apalagi ada sejumlah SKPA yang lowong. Kondisi ini berimbas pada kinerja Pemerintah Aceh,” ujar Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Al-Farlaky, Minggu (8/10/2023).
BACA JUGA :
Berkinerja Rendah, DPRA Minta PJ Gubernur Aceh Ganti Kepala SKPA
Mutasi Segera Dilakukan, MTA : Kepala SKPA Dilarang ke Luar Daerah
Realisasi Kegiatan SKPA Belum Optimal, Fraksi Demokrat DPRA Minta Evaluasi Menyeluruh
Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, jika merujuk dari data pada laman P2K Pemerintah Aceh, realisasi keuangan sampai dengan 5 Oktober 2023 sebesar 58,04 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 65,0 persen. Sementara sisa anggaran 2023 dua bulan lagi lebih kurang.
“Ini harus menjadi atensi bagi jajaran pemerintah, jangan sampai mengenjot di akhir tahun, dan memunculkan resiko bagi pelaksana kegiatan,” ujar Iskandar lagi.
Menurutnya, upaya untuk mengenjot realiasi sebenarnya tidak hanya bertumpu pada level kepala SKPA saja. Namun juga tim teknis di jajaran dinas juga sangat berpengaruh, baik jajaran eselon III serta eselon IV. Sehingga nantinya juga menjadi kunci sukses atau tidaknya sebuah SKPA dalam merealisasi anggaran yang ada.
“Karena itu, rotasi di jajaran eselon III dan IV juga sangat penting, sebagai tim teknis, yang akan mengeksekusi seluruh program, sehingga serapan anggaran akan berjalan maksimal. Kita menyarankan, jika ada SKPA yang kadisnya tidak dievaluasi, maka jajaran eselon dibawah sudah bisa dilakukan proses evaluasi dan pelantikan,”ujarnya lagi.
Dia juga menyebutkan, penyegaran di seluruh jajaran SKPA dinilai penting, guna mencari sosok nakhoda baru sehingga target belanja anggaran Aceh. Sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari segi penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi, peningkatan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan laju inflasi bisa terkejar.
“Tentu semua proses ini harus sesuai aturan yang ada dan seizin Mendagri,” pungkasnya. [PARLEMENTARIA]
