16 Tahun MoU Helsinki, Mualem : Isi Perjanjian Damai Belum Dituntaskan Pusat

Banda Aceh | AcehJurnal.com – “Membangun Aceh itu tidak mampu dilakukan oleh segelintir orang saja, tapi semua elemen masyarakat Aceh. Intinya Aceh harus bersatu dan kompak,” kata Ketua umum Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. Penggalan itu disampaikan Mualem menyikapi refleksi 16 tahun perjanjian damai Memmorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara RI dan GAM.
Mantan pucuk pimpinan sayap militer
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini menjelaskan, seharusnya perjanjian damai yang memasuki satu dekade lebih, rakyat Aceh sudah bangkit dan maju. Tapi faktanya, kondisi Aceh kini kian berada di ambang keterpurukan. Ia mencontohkan, kemiskinan, pengangguran, pemerataan pembangunan dan taraf pendidikan masyarakat Aceh jauh tertinggal dengan daerah lain.
Disisi lain, itikad baik Pemerintah Pusat untuk menuntaskan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) masih belum dilaksanakan secara murni.
“Faktanya hanya beberapa persen saja yang sudah direalisasikan. Padahal, usia perdamaian Aceh sudah berjalan 16 tahun. Namun seluruh isi perjanjian damai tidak sepenuhnya direalisasikan,” kata Mualem kepada AcehJurnal.com via telepon seluler, Kamis (12/8/2021) malam.
Baca : Menanti Dahlan Kibarkan Bintang Bulan Pada 15 Agustus 2021, Mungkinkah?
Untuk mewujudkannya, Mualem mengajak seluruh kader dan elemen masyarakat Aceh untuk bahu membahu memperjuanglan butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA. Menurutnya, isi perjanjian damai Aceh yang termaktub dalam MoU Helsinki merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh rakyat Aceh. Karena, dengan terealisasinya seluruh isi perjanjian damai MoU Helsinki dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh.
Advertisement

Oleh karena itu, tambah Mualem, lahirnya Partai Aceh bertujuan memperjuangkan butir-butir MoU Helsinki agar dapat terealisasi seutuhnya.
“Jika semuanya terealisasikan dengan baik, maka seluruh rakyat Aceh akan menikmatinya. Karena ini bukan untuk kepentingan satu kelompok saja, apalagi hanya dikaitkan kepentingan kombatan GAM dan Partai Aceh saja. Tapi manfaatnya untuk seluruh rakyat Aceh,” tegas Mualem.
Mualem juga mengajak semua masyarakat Aceh bersama-sama menjaga dan merawat perjanjian damai agar tetap hakiki. Hingga saat ini, beberapa butir-butir MoU Helsinki yang harus diprioritaskan, diantaranya soal kewenangan Aceh, tapal batas, pembagian hasil migas Aceh serta pokok-pokok lainnya yang menjadi titik fokus bersama.
Menyikapi soal pengibaran bendera Bintang Bulan pada 15 Agustus mendatang, Mualem membantahnya. Dirinya mengajak seluruh masyarakat Aceh agar saling merefleksikan makna perdamaian Aceh tersebut.
“Saya tegaskan tidak ada instruksi menaikkan bendera Bulan Bintang pada 15 Agustus 2021. Jikapun ada masyarakat yang ingin menaikkan, itu murni atas inisiatif pribadi. Kita selaku KPA/PA, kita tidak menyuruh ataupun melarangnya,” pungkasnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

HEADLINES

BERITA TERKAIT