Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Presiden dan Mendagri Tidak Bisa Copot Kepala Daerah

Milad ke-44 GAM dan Kisah Halimon Gunong Aulia

SIGLI | ACEHJURNAL.COM – Pagi itu, cuaca langit di penghujung November 2020 lalu terlihat cerah.  Arah jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Gumpalan kabut...

Geledah Rumah Dinas Istri Edhy Prabowo, KPK Amankan Barang Elektronik

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan rumah dinas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Iis Edhy...

Sempat Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman, Nurzahri : Secara Legalitas Sudah Sah Bendera Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Massa dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengibarkan bendera Bulan Bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat...

Google Pilih Noken Papua Hari Ini

JAKARTA | Google pada hari ini (4/12) memilih noken Papua sebagai bagian dari Google Doodle dalam merayakan hari pengakuan tas tradisional masyarakat Papua tersebut...

Massa Kibarkan Bendera Bintang Bulan di Masjid Raya Baiturrahman

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Kendati adanya himbauan pemerintah agar tidak mengibarkan dulu bendera Bulan Bintang di Aceh tak digubris warga. Hari ini, Jumat (4/12) massa...

JAKARTA | Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kepala daerah tak bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ataupun presiden.

Hal ini menyusul dikeluarkannya Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Instruksi itu ditujukan bagi kepala daerah yang melanggar atau membiarkan protokol kesehatan pasca terjadi banyak kerumunan massa baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

“Apa yang jelas bagi kita adalah Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat melalui DPRD,” tegas Yusril dalam keterangan tulis, Kamis (19/11).

Kata Yusril, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD apabila kepala daerah didakwa ke pengadilan dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Ataupun didakwa melakukan korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan memecah-belah NKRI.

“Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” papar dia.

Menurut Yusril, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, oleh karenanya yang berhak untuk memberhentikan kepala daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Semua proses pemberhentian Kepala Daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penegakan Protokol Kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD. Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” terangnya.

Disebutkan Yusril, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi Kepala Daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan apakah pendapat DPRD itu beralasan menurut hukum atau tidak.

“Untuk tegaknya keadilan, maka Kepala Daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk membela diri,” ujarnya.

Proses ini akan memakan waktu cukup lama. Bahkan bisa mencapai setahun lebih. [MEDERKA]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

HEADLINES

Milad ke-44 GAM dan Kisah Halimon Gunong Aulia

SIGLI | ACEHJURNAL.COM – Pagi itu, cuaca langit di penghujung November 2020 lalu terlihat cerah.  Arah jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Gumpalan kabut...

Geledah Rumah Dinas Istri Edhy Prabowo, KPK Amankan Barang Elektronik

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan rumah dinas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Iis Edhy...

Sempat Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman, Nurzahri : Secara Legalitas Sudah Sah Bendera Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Massa dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengibarkan bendera Bulan Bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat...

BERITA TERKAIT

Milad ke-44 GAM dan Kisah Halimon Gunong Aulia

SIGLI | ACEHJURNAL.COM – Pagi itu, cuaca langit di penghujung November 2020 lalu terlihat cerah.  Arah jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Gumpalan kabut...

Geledah Rumah Dinas Istri Edhy Prabowo, KPK Amankan Barang Elektronik

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan rumah dinas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Iis Edhy...

Sempat Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman, Nurzahri : Secara Legalitas Sudah Sah Bendera Aceh

BANDA ACEH | ACEHJURNAL.COM - Massa dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengibarkan bendera Bulan Bintang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat...