Acehjurnal.com – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2025). Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk rencana pelayaran langsung Aceh-Penang dan pengembangan lembaga pemasyarakatan (lapas) syariat.
Pertemuan tersebut secara khusus mengkaji rencana operasional pelayaran langsung dari Pelabuhan Krueng Geukueh menuju Penang, Malaysia. Pelayaran ini direncanakan akan resmi beroperasi pada akhir Oktober 2025 mendatang.
Wagub Fadhlullah dalam arahannya menyampaikan bahwa sebelumnya pernah ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun tidak berjalan optimal. “Kami berharap rute pelayaran langsung dari Krueng Geukueh-Penang ini dapat beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain membahas konektivitas laut, rapat juga membahas pengembangan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Hal ini sejalan dengan otonomi khusus yang dimiliki provinsi tersebut.
Fadhlullah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan berbagai program prioritas. Koordinasi yang intensif dinilai kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, baik dari tingkat pusat maupun provinsi. Diskusi berlangsung produktif dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta.
Keberadaan pelayaran langsung Krueng Geukueh-Penang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat Aceh dengan negara tetangga. Rute ini akan mempermudah mobilitas warga dan distribusi barang.
Sementara untuk pengembangan lapas syariat, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem peradilan yang berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini merupakan implementasi dari kekhususan Aceh di bidang hukum.
Wagub Aceh mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kemenko Kumham Imipas dalam merealisasikan berbagai program pembangunan di Aceh. Kerja sama ini diharapkan terus berlanjut untuk kemajuan daerah.
Rencana operasional pelayaran dan pengembangan lapas syariat akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan detail teknis oleh tim terkait. Target operasional akhir Oktober 2025 menjadi fokus utama penyiapan infrastruktur dan regulasi.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan pelayaran langsung Aceh-Penang dan penguatan sistem pemasyarakatan syariat di Aceh. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pembangunan menyeluruh di provinsi tersebut.
Sumber: Popularitas.com
